REPUBLIKA.CO.ID, KABUL -- Taliban Afghanistan telah menginstruksikan semua pegawai pemerintah untuk menumbuhkan janggut dan mematuhi aturan berpakaian atau berisiko dipecat. Terkait hal ini dilaporkan tiga sumber kepada Reuters.
Sumber tersebut mengatakan perwakilan dari Kementerian Penyebaran Kebajikan dan Pencegahan Kejahatan berpatroli di pintu masuk kantor pemerintah pada Senin untuk memeriksa apakah karyawan mematuhi aturan baru itu.
Karyawan diinstruksikan untuk tidak mencukur janggut dan mengenakan pakaian lokal yang terdiri dari atasan dan celana panjang yang longgar, serta topi atau sorban. Mereka juga diberitahu untuk memastikan mereka sholat pada waktu yang tepat, kata dua sumber kepada Reuters.
Para pekerja diberitahu bahwa mereka mulai sekarang tidak dapat memasuki kantor dan pada akhirnya akan dipecat jika mereka tidak memenuhi aturan berpakaian, kata sumber tersebut seperti dilansir dari laman Reuters, Senin (28/3/2022).
Seorang juru bicara kementerian moralitas publik tidak menanggapi permintaan komentar. Pekan lalu, Taliban melarang perempuan mengambil penerbangan tanpa pendamping laki-laki, dan mereka gagal membuka sekolah perempuan seperti yang dijanjikan.
Pada Ahad lalu memerintahkan taman untuk dipisahkan berdasarkan jenis kelamin, wanita diizinkan masuk tiga hari sepekan, dan pria empat hari lainnya, termasuk akhir pekan, yang berarti pasangan yang sudah menikah dan keluarga tidak dapat berkunjung bersama ke taman.
Pemerintahan Taliban telah menuai kritik di dalam negeri dan dari pemerintah Barat karena memaksakan interpretasi garis kerasnya terhadap hukum Islam ke semua warga Afghanistan.
Taliban mengatakan mereka akan menghormati hak setiap orang sesuai dengan hukum Islam dan kebiasaan Afghanistan, mereka mengatakan telah berubah sejak pemerintahan 1996-2001, ketika mereka melarang perempuan meninggalkan rumah tanpa kerabat laki-laki dan memaksa laki-laki untuk menumbuhkan janggut.
Aturan sekolah perempuan pada Rabu lalu menyebabkan protes dari komunitas internasional, termasuk Amerika Serikat (AS), yang menarik diri dari pertemuan yang direncanakan dengan pejabat Taliban di Qatar untuk membahas masalah ekonomi utama.
Taliban membutuhkan negara-negara Barat untuk mencabut sanksi yang melumpuhkan ekonomi Afghanistan.