REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA -- Rusia akan membuka koridor kemanusiaan baru bagi warga sipil yang akan dievakuasi dari kota Mariupol mulai Senin (4/4/2022) pagi waktu setempat. Ini dilakukan atas inisiatif Turki serta permintaan negara-negara lain.
Kepala Pusat Kontrol Pertahanan Nasional Rusia, Kolonel Jenderal Mikhail Mizintsev menekankan bahwa pihak Rusia telah menyediakan semua kondisi yang diperlukan untuk evakuasi warga sipil dan warga asing dari Mariupol ke kota Berdyansk. Ini dilakukan atas permintaan Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Kanselir Jerman Olaf Scholz pada 31 Maret serta permintaan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada 3 April untuk Presiden Rusia Vladimir Putin.
"Sesuai dengan permintaan Presiden Republik Turki kepada Presiden Federasi Rusia (Vladimir Vladimirovich) Putin, keputusan dibuat untuk memberikan bantuan penuh dalam evakuasi warga asing yang disandera oleh militan yang tersisa dari batalyon nasionalis di beberapa wilayah Mariupol," kata kepala Pusat Kontrol Pertahanan Nasional Rusia, Kolonel Jenderal Mikhail Mizintsev seperti dilansir laman Anadolu Agency, Senin.
Ia mengatakan, Rusia membuka koridor kemanusiaan di arah Kharkiv dan Mariupol setiap hari mulai pukul 10.00 waktu Moskow. Pihak Ukraina mengeklaim bahwa meski Rusia telah membuka tujuh koridor di arah Zaporizhia dan Donetsk pada siang hari, namun tidak satupun dari koridor ini berada di pihak Rusia. Mizintsez mengatakan pihak Rusia telah mematuhi gencatan senjata di semua rute, termasuk yang diumumkan oleh Ukraina.
Rusia menyambut semua inisiatif kemanusiaan yang positif dari negara-negara asing dan organisasi internasional dan merespons dengan cepat. Dia juga menekankan bahwa apa yang perlu telah dilakukan untuk petunjuk arah ke Krimea atau Zaporizhia dan untuk rute laut tertentu.
Meskipun demikian, Mizintsev berpendapat bahwa pihak Ukraina menginterupsi operasi bantuan kemanusiaan yang disiapkan ke arah ini dengan serangan bersenjata. Ia menyatakan bahwa operasi bantuan kemanusiaan yang diluncurkan oleh pemerintah Turki, Prancis dan Jerman, yang didukung penuh oleh Rusia, diabaikan dengan kasar oleh pemerintah Kiev.
Mizintsev juga mengatakan bahwa dia siap untuk memastikan masuk dan keluarnya kapal-kapal yang terlibat dalam evakuasi ke pelabuhan Berdyansk sesuai dengan norma hukum maritim internasional.
Perang Rusia-Ukraina, yang dimulai pada 24 Februari, telah menimbulkan kemarahan internasional. Uni Eropa, Amerika Serikat dan Inggris menerapkan sanksi keuangan yang keras terhadap Moskow.
PBB memperkirakan setidaknya 1.417 warga sipil telah tewas di Ukraina dan 2.038 terluka. Namun angka sebenarnya dikhawatirkan jauh lebih tinggi. PBB juga telah mencatat lebih dari 4,1 juta warga Ukraina melarikan diri ke negara lain. Sementara jutaan warga lainnya mengungsi di dalam negeri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika