REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Amerika Serikat (AS) akan meminta Majelis Umum PBB untuk menangguhkan Rusia dari Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (HAM PBB). Ini didesak AS setelah Ukraina menuduh pasukan Rusia membunuh puluhan warga sipil di kota Bucha.
Duta Besar AS Linda Thomas-Greenfield pada Senin (4/4/2022) mengatakan, partisipasi Rusia di Dewan Hak Asasi Manusia adalah lelucon. "Dan itu salah, itulah sebabnya kami percaya inilah saatnya Majelis Umum PBB memilih untuk menghapusnya," katanya.
Rusia berada di tahun kedua dari masa jabatan tiga tahun di dewan yang bermarkas di Jenewa yang beranggotakan 47 negara itu. Misi Moskow untuk PBB di New York tidak segera menanggapi permintaan komentar mengenai desakan AS ini.
Dewan HAM PBB tidak dapat membuat keputusan yang mengikat secara hukum. Namun keputusannya mengirimkan pesan politik yang penting dan dapat mengizinkan penyelidikan.
Dewan HAM PBB bulan lalu mengadakan penyelidikan atas dugaan pelanggaran hak, termasuk kemungkinan kejahatan perang, di Ukraina sejak invasi Rusia. Sekurangnya 32 anggota memberikan suara mendukung resolusi yang diajukan oleh Ukraina. Rusia dan Eritrea memberikan suara menentang. Sedangkan 13 negara lain, termasuk China, abstain.
Dua pertiga suara mayoritas oleh 193 anggota majelis di New York dapat menangguhkan sebuah negara bagian dari dewan HAM jika terus-menerus melakukan pelanggaran berat dan sistematis terhadap hak asasi manusia. Sejak invasi Ukraina dimulai pada 24 Februari, Majelis Umum PBB telah mengadopsi dua resolusi yang mengecam Rusia dengan setidaknya 140 suara 'ya'. Moskow mengatakan sedang melakukan operasi militer khusus untuk menghancurkan infrastruktur militer Ukraina.
"Pesan saya kepada 140 negara yang dengan berani berdiri bersama adalah: gambaran dari Bucha dan kehancuran di seluruh Ukraina mengharuskan kita sekarang untuk mencocokkan kata-kata kita dengan tindakan," kata Thomas-Greenfield yang tengah mengunjungi Rumania untuk melihat bagaimana mengatasi masuknya pengungsi Ukraina.
Wakil wali kota Bucha mengatakan sekitar 50 jasad yang ditemukan setelah pasukan Kremlin mundur. Ini, katanya adalah korban pembunuhan di luar proses hukum yang dilakukan oleh pasukan Rusia.
Reuters tidak dapat memverifikasi informasi itu secara independen. Pihak berwenang Ukraina mengatakan mereka sedang menyelidiki kemungkinan kejahatan perang di sana. Kremlin dengan tegas membantah tuduhan apapun terkait dengan pembunuhan warga sipil di kota itu.
AS mengatakan kejahatan perang telah dilakukan di Ukraina dan para ahli AS sedang mengumpulkan bukti untuk membuktikannya. Majelis Umum PBB sebelumnya telah menangguhkan sebuah negara dari Dewan Hak Asasi Manusia. Pada Maret 2011, dengan suara bulat menangguhkan Libya karena kekerasan terhadap pengunjuk rasa oleh pasukan yang setia kepada pemimpin saat itu Muammar Gaddafi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika