REPUBLIKA.CO.ID, BRUSSELS -- Menteri Keuangan Jerman Christian Lindner mengatakan Uni Eropa harus berusaha memutus semua hubungan ekonomi dengan Rusia atas "kejahatan" perang di Ukraina. Tapi ia tetap ragu segera mengembargo impor gas Rusia.
"Kami berurusan dengan penjahat perang, jelas kami harus secepat mungkin mengakhiri semua hubungan ekonomi dengan Rusia, gas tidak bisa digantikan dalam waktu singkat," katanya dihadapan rekan-rekannya di Uni Eropa, Ahad (4/4/2022).
Ia mengatakan semua opsi siap dipilih dan menegaskan dampak larangan semua impor energi Rusia lebih buruk pada negara anggota Uni Eropa dibanding Rusia. Maka Uni Eropa harus melihat terpisah kemungkinan melarang minyak, batu bara atau gas yang dapat digantikan dengan kecepatan yang bervariasi.
Sebelumnya dilaporkan Uni Eropa mengutuk keras kekejaman yang dilaporkan di kota-kota sekitar Kiev yang sempat dikuasai pasukan Rusia, termasuk di Bucha. Sementara Uni Eropa tengah mempersiapkan paket sanksi baru untuk Moskow.
Baca juga : Mufti Ukraina Sebut Invasi Rusia Buat Umat Islam di Negaranya Kesulitan Beribadah Puasa
“Pembantaian di kota Bucha dan kota-kota Ukraina lainnya akan tertulis dalam daftar kekejaman yang dilakukan di tanah Eropa,” kata kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell.
Dia mengatakan, Uni Eropa sedang mengkaji paket sanksi baru terhadap Rusia. “Kami berdiri dalam solidaritas penuh dengan Ukraina dan rakyat Ukraina di saat-saat suram ini bagi seluruh dunia,” ucapnya.
Borrell menegaskan, Rusia sepenuhnya bertanggung jawab atas korban-korban tersebut. Sementara itu, Kanselir Jerman Olaf Scholz telah terlebih dulu menuding Rusia melakukan genosida. Ia mengatakan, anak-anak dan orang tua termasuk di antara para korban tewas di kota Bucha.
“Membunuh warga sipil adalah kejahatan perang. Kita harus tanpa henti menyelidiki kejahatan yang dilakukan oleh angkatan bersenjata Ukraina ini,” ujar Scholz saat melakukan konferensi pers di Berlin, Ahad (3/4/2022) kemarin.
Baca juga : Harga Emas Dunia Menguat Dipicu Tambahan Sanksi Terhadap Rusia
Ikuti Whatsapp Channel Republika