REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV -- Perdana Menteri Israel Naftali Bennett mengatakan, pemerintahannya akan melanjutkan pembangunan permukiman di wilayah Tepi Barat yang diduduki. Hal itu diumumkan saat terjadi eskalasi serangan di wilayah tersebut.

“Kami akan terus membangun di Yudea dan Samaria (Tepi Barat) dan tidak akan ada pembekuan pembangunan permukiman,” kata Bennett dalam sebuah pernyataan yang dikutip Israeli Army Radio pada Selasa (5/4/2022).

Bennett mengungkapkan, baru-baru ini dinas keamanan Israel menggagalkan lebih dari 15 serangan besar di Tepi Barat dan wilayah Israel. “Sebanyak 207 tersangka telah ditangkap dalam beberapa hari terakhir,” ucapnya.

Pada akhir Januari lalu, Bennett mengatakan, selama dia masih menjabat sebagai perdana menteri Israel, tidak akan ada implementasi Perjanjian Oslo. Pada 1993, Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan Israel menandatangani Perjanjian Oslo. Perjanjian itu memberi Palestina bentuk pemerintahan sendiri.

Namun negosiasi untuk menyelesaikan kesepakatan dan mengarah pada pembentukan negara Palestina tetap gagal. Sejak 2014 Israel dan Palestina tak lagi melanjutkan perundingan damai. Hal itu karena Israel menolak tuntutan Palestina untuk menghentikan pembangunan permukiman ilegal di wilayah Palestina yang diduduki, terutama Tepi Barat dan Yerusalem Timur.

Pada Desember 2017, Palestina pun memutuskan mundur dari perundingan damai dengan Israel yang dimediasi Amerika Serikat (AS). Langkah itu diambil setelah mantan presiden AS Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. AS menjadi negara pertama yang melakukan hal demikian. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika