Pemerintah Australia telah mendesak "dengan hormat" Perdana Menteri Kepulauan Solomon untuk tidak menandatangani perjanjian militer yang kontroversial dengan China.

Permintaan itu disampaikan oleh Menteri Urusan Pembangunan Internasional dan Pasifik Senator Zed Seselja yang tiba di ibukota Honiara pada hari Rabu (13/04) untuk menemui Perdana Menteri Manasseh Sogavare.

Kunjungan Menteri Seselja ini mendapatkan dukungan dari oposisi Partai Buruh, meski dilakukan di saat pemerintah Australia sedang berada dalam posisi "caretaker" karena musim kampanye Pemilu telah dimulai. 

Dalam sebuah pernyataan setelah pertemuannya dengan PM Manasseh Sogavare, Senator Seselja mengatakan Australia tetap berkomitmen untuk mendukung Kepulauan Solomon memenuhi kebutuhan keamanannya "dengan cepat, transparan dan dengan penuh rasa hormat terhadap kedaulatannya".

Senator Seselja mengatakan Australia merupakan "mitra utama" Kepulauan Solomon selama bertahun-tahun, mendukung kebutuhan keamanan negara itu melalui Pasukan Internasional Solomon baru-baru ini dan, sebelumnya, melalui Misi Bantuan Regional ke Kepulauan Solomon.

"Kami telah meminta Kepulauan Solomon, dengan hormat, agar mempertimbangkan untuk tidak menandatangani perjanjian ini, serta berkonsultasi dengan keluarga negara-negara Pasifik dalam semangat keterbukaan, konsisten dengan kerangka keamanan kawasan kita," kata Senator Seselja.

Berbicara kepada ABC setelah pertemuan itu, Senator Seselja menyebut pembicaraannya dengan PM Sogavare berlangsung terbuka dan "terus terang".

"Kami sudah berbicara. Kami menyampaikan pandangan dan keprihatinan kami," ujarnya.

"Kami berpendapat bahwa Australia dapat memenuhi kebutuhan keamanan Kepulauan Solomon dan kawasan. Dengan bekerja sama, kami dapat memastikan semua kebutuhan keamanan Kepulauan Solomon terpenuhi," tambahnya.

Perjalanan ke luar negeri oleh seorang menteri selama periode "caretaker" dalam masa pemilu dianggap tidak biasa dan menggarisbawahi meningkatnya kecemasan di Australia atas kesepakatan yang akan segera ditandatangani antara China dan Kepulauan Solomon.

Dalam draf dokumen perjanjian yang bocor, Beijing dapat diizinkan untuk menempatkan kapal Angkatan Laut dan tentaranya untuk melindungi investasi infrastruktur China di negara berkembang itu.

Sebelumnya pada hari Rabu (13/04), Perdana Menteri Scott Morrison menepis anggapan bahwa pemerintahnya telah mengabaikan hubungannya dengan Kepulauan Solomon setelah rancangan pakta keamanan yang bocor mengejutkan Australia.

PM Morrison bersikeras Australia terus bekerja sama dengan Honiara, meskipun pemerintah Australia saat ini beroperasi dalam mode sementara di bawah kondisi "caretaker" selama masa kampanye pemilu.

"Kami akan terus bekerja melalui isu-isu sensitif ini sebagai keluarga negara Kepulauan Pasifik," kata PM Morrison.

"Pendapat bahwa Australia harus bersikap keras dalam masalah ini adalah salah arah dan sepenuhnya merupakan kesalahpahaman," ujarnya.

China: ini 'menguntungkan' kawasan Pasifik

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian mengatakan pada hari Rabu bahwa kerjasama keamanan antara China dan Kepulauan Solomon akan melengkapi perjanjian yang sudah ada dan "menguntungkan" bagi Kepulauan Solomon dan kawasan Pasifik Selatan.

"Perjanjian ini bermanfaat bagi stabilitas sosial dan keamanan yang langgeng bagi Kepulauan Solomon dan kondusif untuk mempromosikan perdamaian, stabilitas dan pembangunan Kepulauan Solomon dan kawasan Pasifik Selatan," kata Zhao.

"Negara-negara terkait harus melihat hal ini secara objektif dan masuk akal, menghormati kedaulatan dan pilihan independen China dan Kepulauan Solomon," tambahnya.

"

"Alih-alih memicu konfrontasi dan menciptakan perpecahan di antara negara-negara kepulauan Pasifik, mereka harus berbuat lebih banyak untuk perdamaian, stabilitas, dan pembangunan kawasan," kata Zhao.

"

Ada faktor geografis yang perlu dipikirkan

Komandan Korps Marinir AS, Jenderal David Berger, menyoroti pentingnya faktor geografis Kepulauan Solomon, dan memperingatkan negara-negara Barat telah gagal memblokir kemajuan bertahap yang diraih China di Indo-Pasifik.

"Kita bisa mengatakan bahwa pendekatan yang diambil dalam 10 tahun terakhir tidak berhasil di sini," kata Jenderal Berger dalam sebuah pertemuan di Institut Kebijakan Strategis Australia.

"Mereka bergerak maju. Mereka tidak perlu berkelahi. Mereka bisa mencapai tujuannya. Kita tidak berhasil menghalanginya karena belum menemukan cara untuk menghentikannya," jelasnya.

Jenderal Berger juga menyoroti posisi strategis dari Kepulauan Solomon, menunjuk pengalaman selama Pertempuran Guadalcanal dalam Perang Dunia II.

"Letak Kepulauan Solomon itu penting, berlaku dahulu dan berlaku sekarang," ucapnya.

"Kepulauan Solomon, lokasinya penting. Ini jelas merupakan titik pertikaian dan persaingan," katanya.

Ditanya apakah Australia secara diplomatik telah gagal menghentikan perjanjian keamanan China dan Kepulauan Solomon, Jenderal Berger enggan menjawab.

"Saya tidak dalam posisi untuk menilai berhasil atau gagal. Hal ini menyangkut bagaimana kita melihat lokasi strategis tempat-tempat di Pasifik dengan pasti," katanya.

Diproduksi oleh Hellena Souisa dari artikel ABC News.