REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Persikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memastikan bahwa pemberontak Houthi di Yaman sepakat untuk tidak menggunakan anak-anak sebagai tentara. Mereka mengaku akan segera membebaskan barisan tentara di bawah umur.

"Pemberontak berkomitmen untuk mengidentifikasi anak-anak di barisan mereka dan membebaskan mereka dalam waktu enam bulan," kata Juru bicara PBB Stephane Dujarric seperti diwartakan Aljazirah, Selasa (19/4/2022).

Hal tersebut dilakukan setelah Houthi sepakat menandatangani rencana aksi untuk mengakhiri dan mencegah perekrutan atau penggunaan anak-anak dalam konflik bersenjata. Anak-anak juga dijauhkan dari membunuh atau melukai serta menyerang sekolah dan rumah sakit.

Kesepakatan itu ditandatangani oleh salah satu diplomat top Houthi, Abdul Eluh Hajar. Rencana aksi itu juga dinilai Houthi sebagai gerakan untuk melindungi anak-anak mereka.

Rencana aksi serupa juga telah disepakati pemerintah Yaman yang diakui secara internasional dan beroperasi di pengasingan sejak 2014 lalu. Pejabat tinggi PBB yang mengawasi anak-anak di zona perang, Virginia Gamba, menyebut langkah Houthi merupakan sikap positif dan menggembirakan.

"Rencana aksi harus dilaksanakan sepenuhnya dan mengarah pada tindakan nyata untuk peningkatan perlindungan anak-anak di Yaman," kata Gamba.

PBB mencatat hampir 3.500 anak telah diverifikasi direkrut dan dikerahkan dalam perang saudara di Yaman. Seorang pejabat senior militer Houthi pada 2018 lalu mengungkapkan mereka telah melantik 18 ribu tentara anak-anak ke dalam pasukannya pada saat itu.

Anak-anak pria yang direkrut berusia minimal 10 tahun. Seorang juru bicara militer Houthi membantah perekrutan sistematis orang-orang di bawah 18 tahun dan mengatakan ada perintah untuk menolak anak-anak yang mencoba bergabung.

Seperti diketahui, perang saudara di Yaman telah pecah sejak 2014 lalu. Data PBB menyebut lebih dari 10.200 anak tewas atau cacat dalam perang serta tidak jelas berapa banyak yang mungkin menjadi kombatan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika