REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres meminta para pemimpin Rusia dan Ukraina untuk melakukan pertemuan terpisah. Hal ini merupakan upaya untuk mengakhiri perang yang sedang berlangsung.
Juru bicara sekretaris jenderal PBB, Stephane Dujarric, mengatakan, PBB telah menyampaikan surat kepada misi tetap Rusia dan Ukraina pada Selasa (19/4/2022) sore. Dalam surat tersebut, Guterres meminta Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menerima kunjungannya di Moskow. Dia juga meminta Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy untuk menerima kunjungannya di Kiev.
"Sekretaris Jenderal mengatakan, dia ingin membahas langkah-langkah mendesak untuk mewujudkan perdamaian di Ukraina dan masa depan multilateralisme berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan hukum internasional," kata Dujarric, dilansir Anadolu Agency, Kamis (21/4/2022).
Guterres mencatat bahwa, Ukraina dan Rusia adalah anggota pendiri PBB dan selalu menjadi pendukung kuat bagi organisasi ini. Rusia dan Ukraina telah melakukan beberapa putaran negosiasi, namun belum mencapai hasil yang signifikan.
Putaran pertama pembicaraan Rusia dan Ukraina diadakan di wilayah Gomel, Belarusia pada 28 Februari. Pembicaraan berlangsung selama lima jam. Kemudian pembicaraan putaran kedua diadakan pada 3 Maret di Belovezhskaya Pushcha, Belarus. Delegasi Rusia dan Ukraina kembali bertemu untuk pembicaraan putaran ketiga pada 7 Maret, di wilayah Brest, Belarus. Putaran negosiasi lebih banyak diadakan dalam format virtual.
Negosiasi terakhir berlangsung di Istanbul, Turki pada akhir Maret lalu. Hasil pertemuan itu di antaranya, Ukraina siap berstatus netral dan non-nuklir, perundingan lebih lanjut status Crimea selama 15 tahun, jaminan keamanan Ukraina, kemungkinan pertemuan antar presiden, dan gagalnya gencatan senjata
Pada 24 Februari, Presiden Putin mengumumkan operasi militer khusus sebagai tanggapan atas permintaan bantuan oleh kepala republik Donbass. Dia menekankan bahwa, Moskow tidak memiliki rencana untuk menduduki wilayah Ukraina. Tetapi bertujuan untuk demiliterisasi dan denazifikasi di Ukraina. Termasuk mengalahkan unit bersenjata nasionalis, yang secara langsung bertanggung jawab atas genosida di Donbass.
Ikuti Whatsapp Channel Republika