REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan Presiden Rusia Vladimir Putin sepakat untuk mengatur evakuasi warga sipil yang berlindung di pabrik baja, di Kota Mariupol, Ukraina. Guterres dan Putin bertemu untuk pertama kalinya pada Selasa (26/4), sejak Rusia melancarkan invasi ke Ukraina.
Juru bicara PBB, Stephane Dujarric mengatakan, Guterres dan Putin membahas usulan untuk bantuan kemanusiaan dan evakuasi warga sipil dari zona konflik, dalam kaitannya dengan situasi di Mariupol. Mereka juga sepakat bahwa PBB dan Komite Internasional Palang Merah harus terlibat dalam evakuasi warga sipil dari kompleks baja Azovstal.
"Diskusi lebih lanjut akan diadakan dengan kantor kemanusiaan PBB dan Kementerian Pertahanan Rusia mengenai evakuasi tersebut," kata Dujarric.
Selama pertemuan yang berlangsung hampir dua jam, Guterres mengkritik tindakan militer Rusia di Ukraina sebagai pelanggaran mencolok terhadap integritas teritorial. Guterres mendesak Rusia untuk mengizinkan evakuasi warga sipil yang masih terjebak di pabrik baja.
Putin menanggapi pernyataan Guterres dengan mengeklaim bahwa pasukan Rusia telah menawarkan koridor kemanusiaan kepada warga sipil yang bersembunyi di pabrik. Namun, para pembela Ukraina menggunakan warga sipil sebagai tameng dan tidak mengizinkan mereka pergi.
Situs Azovstal sepenuhnya telah hancur oleh serangan Rusia. Ini adalah kantong terakhir perlawanan Ukraina di Mariupol. Diperkirakan 2.000 tentara dan 1.000 warga sipil bersembunyi di pabrik baja, di wilayah tersebut.
Dalam sebuah wawancara dengan the Associated Press pada Senin (25/4) menjelang kunjungan Guterres, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mencatat pejabat asing lainnya yang mengunjungi Moskow gagal mencapai hasil. Kuleba mendesak Guterres untuk menekan Rusia agar mengevakuasi warga sipil di Mariupol.
“Ini benar-benar sesuatu yang mampu dilakukan oleh PBB,” kata Kuleba.
Usai bertemu Putin di Moskow, Guterres terbang ke Rzeszow, Polandia dan bertemu dengan Presiden Andrzej Duda. Guterres dijadwalkan mengunjungi Kiev pada Kamis (28/4) untuk bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy dan Kuleba.
Sejak Rusia menginvasi Ukraina pada 24 Februari, Guterres menuduh Rusia melanggar Piagam PBB. Dia juga telah berulang kali menyerukan penghentian permusuhan.
Guterres mengatakan, koridor kemanusiaan yang aman dan efektif sangat dibutuhkan untuk mengevakuasi warga sipil dan memberikan bantuan. Untuk menangani krisis dan mengevakuasi warga sipil di Mariupol, dia mengusulkan koordinasi antara pasukan PBB, Palang Merah, serta Ukraina dan Rusia.
Guterres juga mengusulkan pembentukan Kelompok Kontak Kemanusiaan yang terdiri atas Rusia, Ukraina, dan PBB. Kelompok ini bertugas untuk mencari peluang pembukaan koridor yang aman dengan penghentian permusuhan lokal, dan menjamin bahwa langkah-langkah tersebut efektif.
Ikuti Whatsapp Channel Republika