Penandatanganan pakta keamanan dengan Kepulauan Solomon diumumkan oleh Beijing pada Selasa (19/04) lalu, hanya beberapa minggu setelah versi draf bocor di media sosial dan memicu kekhawatiran sejumlah negara akan kehadiran militer Cina di Pasifik Selatan.
Ditanya seberapa realistis Cina akan meminta untuk menempatkan pasukan di Kepulauan Solomon dalam tahun depan, Menteri Dalam Negeri Australia Karen Andrews mengatakan kepada radio 4BC bahwa itu "sangat mungkin."
"Kemungkinan itu akan menjadi jalan yang akan diambil Cina di kawasan Pasifik,” katanya.
Andrews juga mempertanyakan waktu Beijing mengumumkan kesepakatan itu menjelang pemilihan federal Australia pada 21 Mei mendatang, yang telah dibatalkan oleh perdebatan tentang kebijakan luar negeri dan diplomasi Pasifik.
"Beijing jelas sangat sadar bahwa kita sedang dalam kampanye pemilihan federal di sini saat ini," katanya.
"Kami berbicara tentang campur tangan politik dan itu memiliki banyak bentuk."
Perdana Menteri Kepulauan Solomon Manasseh Sogavare telah berulang kali menegaskan tidak akan ada pangkalan militer Cina yang dibangun di negaranya berdasarkan kesepakatan keamanan, tetapi sejauh ini juga belum mengumumkan versi final dari pakta tersebut.
Australia imbau negara sekitar untuk waspada
Draf yang bocor berisi ketentuan yang memungkinkan keamanan Cina dan pengerahan tim angkatan lautnya ke Kepulauan Solomon, termasuk kemungkinan "pasukan Cina" yang akan diberdayakan untuk melindungi "keselamatan personel Cina" dan menjaga "proyek besar."
Cina sejauh ini telah membangun 20 pangkalan atau pos militer di Kepulauan Spratly dan Paracel di Laut Cina Selatan. Fortifikasi terus dilakukan bersamaan dengan klaim oleh Beijing untuk tidak melanjutkan militerisasi kawasan.
Australia mengkhawatirkan Cina bisa melakukan hal serupa di Kepulauan Solomon. Canberra menyatakan, pihaknya menghormati keputusan jirannya itu, tetapi mengimbau negara-negara lain untuk waspada.
ha/vlz (AFP)
Ikuti Whatsapp Channel Republika