REPUBLIKA.CO.ID, KIEV – Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan Dewan Keamanan PBB gagal mengambil tindakan memadai untuk mencegah atau mengakhiri konflik Rusia-Ukraina. Ia mengisyaratkan kekecewaan dan kemarahan atas hal tersebut.
“Biar saya perjelas, Dewan Keamanan gagal melakukan segala daya untuk mencegah dan mengakhiri perang ini. Dan ini adalah sumber kekecewaan besar, frustrasi, dan kemarahan,” ujar Guterres dalam konferensi bersama Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Kiev, Kamis (28/4/2022).
Dalam kunjungannya ke Ukraina, Guterres sempat mengunjungi beberapa kota di sekitar Kiev yang terdampak serangan Rusia. “Saya menyaksikannya dengan sangat jelas hari ini di sekitar Kiev. Kehilangan nyawa yang tidak masuk akal, kehancuran besar-besaran, pelanggaran hak asasi manusia, dan hukum perang yang tidak dapat diterima. Sangat penting bahwa Mahkamah Pidana Internasional dan mekanisme PBB lainnya melakukan pekerjaan mereka sehingga bisa ada pertanggungjawaban nyata,” ucap Guterres.
Dalam konferensi pers bersama Zelensky, Guterres menegaskan kembali posisi PBB. “Seperti yang saya katakan di Moskow, invasi Rusia ke Ukraina merupakan pelanggaran terhadap integritas teritorialnya dan Piagam PBB. Dan saya di sini untuk fokus pada cara bagaimana PBB dapat memperluas dukungan bagi rakyat Ukraina, menyelamatkan nyawa, mengurangi penderitaan, dan membantu menemukan jalan perdamaian,” katanya.
Sebelum ke Ukraina, Guterres memang mengunjungi Rusia dan bertemu Presiden Vladimir Putin. Saat bertemu Guterres, Putin menyampaikan dia masih berharap dialog dapat mengakhiri konflik di Ukraina. "Terlepas dari kenyataan bahwa operasi militer sedang berlangsung, kami masih berharap bahwa kami akan dapat mencapai kesepakatan di jalur diplomatik. Kami sedang bernegosiasi, kami tidak menolak (pembicaraan)," kata Putin kepada Guterres, Selasa (24/4/2022) lalu.
Menurut juru bicara Antonio Guterres, Stephane Dujarric, dalam pertemuan di Moskow Putin mendukung keterlibatan PBB dan Komite Internasional untuk Palang Merah (ICRC) dalam proses evakuasi warga sipil dari pabrik baja Azovstal di Mariupol, Ukraina. "Diskusi lanjutan akan dilakukan dengan Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan dan Kementerian Pertahanan Rusia," kata Dujarric.
Pasukan Rusia diketahui telah mengepung Mariupol selama sekitar sebulan terakhir. Pabrik baja Azovstal menjadi benteng terakhir pasukan Ukraina di sana. Warga sipil turut berlindung di tempat tersebut. Pada 21 April lalu, Putin mengklaim pasukan Rusia telah memenangkan pertempuran di Mariupol. Karena telah memenangkan pertempuran, Putin membatalkan operasi untuk menyerbu pabrik baja Azovstal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika