REPUBLIKA.CO.ID., ISTANBUL -- Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau pada Ahad (8/5/2022) melakukan kunjungan mendadak ke Kota Irpin di Ukraina, dekat ibu kota Kiev, di tengah berlanjutnya perang Rusia.
Wali Kota Irpin Oleksandr Markushyn mengonfirmasi kunjungan tersebut di Telegram, dengan mengatakan "Saya baru saja mendapat kehormatan untuk bertemu Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, yang datang ke Irpin untuk melihat dengan mata kepala sendiri semua kengerian yang disebabkan oleh penjajah Rusia.”
Dia menambahkan "Saya berharap dukungan Tuan Justin Trudeau dalam mengatur upaya diaspora Ukraina di Kanada untuk memperbaiki fasilitas infrastruktur di Irpin."
Trudeau kemudian menulis di Twitter bahwa dia melakukan kunjungan untuk "menunjukkan dukungan kami untuk Ukraina dan rakyatnya."
"Pesan kami kepada Presiden Zelenskyy dan Ukraina adalah: Kanada akan selalu bahu-membahu dengan Ukraina. Lebih banyak lagi yang akan datang pada kunjungan kami," tambahnya.
Kemudian, setelah bertemu Zelenskyy, Trudeau menjanjikan lebih banyak dukungan militer ke Ukraina, termasuk kamera drone, citra satelit, senjata ringan, amunisi, dan pendanaan untuk operasi pembersihan ranjau darat dan mengumumkan sanksi baru terhadap 40 individu Rusia dan lima entitas.
Kanada menyediakan 25 juta dolar As untuk Program Pangan Dunia untuk ketahanan pangan di Ukraina, katanya dan juga mengumumkan pembukaan kembali Kedutaan Besar Kanada di Kiev. Zelenskyy menyambut Trudeau sebagai "teman baik negara kita."
Dalam kunjungannya, Trudeau didampingi Wakil Perdana Menteri Chrystia Freeland dan Menteri Luar Negeri Melanie Joly. Irpin direbut kembali pasukan Ukraina pada akhir Maret setelah Rusia melancarkan perangnya sejak 24 Februari.
Setidaknya 3.309 warga sipil telah tewas dan 3.493 lainnya terluka di Ukraina sejak Rusia melancarkan perang di negara itu pada 24 Februari, menurut perkiraan PBB. Jumlah korban sebenarnya dikhawatirkan jauh lebih tinggi.
Lebih dari 5,8 juta orang telah melarikan diri ke negara lain, dengan sekitar 7,7 juta orang mengungsi, menurut badan pengungsi PBB.