REPUBLIKA.CO.ID, NEW DELHI -- Ratusan penduduk dan sejumlah pekerja partai oposisi berkumpul di New Delhi untuk memprotes keputusan pembongkaran properti milik Muslim, Senin (9/5/2022). Pihak berwenang pun menghentikan upaya pembongkaran bangunan di lingkungan mayoritas Muslim.
Sentimen dan serangan anti-Muslim telah meningkat di seluruh India dalam sebulan terakhir. Mulai dari pelemparan batu antara kelompok Hindu dan Muslim selama prosesi keagamaan, hingga pembongkaran banyak properti milik Muslim dihancurkan oleh otoritas lokal di beberapa negara bagian India.
Peristiwa yang mendapatkan sorotan besar ketika buldoser menghancurkan beberapa properti Muslim di lingkungan barat laut New Delhi bulan lalu. Tindakan itu dihentikan ketika perintah pelarangan dari Mahkamah Agung. Pembongkaran dilakukan beberapa hari setelah kekerasan komunal di sana menyebabkan beberapa orang terluka dan memicu penangkapan.
Tapi untuk penghancuran kali ini, kehadiran polisi menjaga buldoser yang tiba di Shaheen Bagh. Lingkungan ini pada 2020 menjadi tempat protes sengit setelah Parlemen mengesahkan Rancangan Undang-Undang yang mengubah undang-undang kewarganegaraan negara itu.
Para pejabat mengatakan pembongkaran ini menargetkan bangunan ilegal dan bukan kelompok agama tertentu. Namun para kritikus berpendapat bahwa langkah tersebut adalah upaya terbaru untuk melecehkan dan meminggirkan Muslim yang merupakan 14 persen dari 1,4 miliar penduduk India. Tindakan ini pun menunjukkan pola meningkatnya polarisasi agama di bawah Partai nasionalis Hindu Bharatiya Janata Party pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi.
Ketika buldoser melaju pergi, seorang warga 47 tahun bernama Mohammed Niyaz, menyebutnya sebagai “politik bank suara” yang dimaksudkan untuk memecah komunitas Hindu dan Muslim. Penduduk di Shaheen Bagh juga mempertanyakan waktu pemindahan buldoser, dengan mengatakan banyak bangunan di lingkungan itu telah berdiri selama beberapa dekade tanpa campur tangan pemerintah setempat. Sebelumnya, para pejabat menyebut aksi pembongkaran baru-baru ini sebagai "acara rutin" untuk menghancurkan properti ilegal.