REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Duta Besar Jepang untuk Amerika Serikat (AS) Koji Tomita mengatakan, Presiden Joe Biden akan berkunjung ke negaranya pada bulan ini. Ia berharap kunjungan ini bertepatan dengan peluncuran strategi ekonomi AS di Indo-Pasifik pasalnya China "sangat agresif" mengisi kekosongan setelah Washington meninggalkan pakta perdagangan kawasan.
Tomita mengatakan Jepang dan AS sudah mengerjakan detail Kerangka Kerja Ekonomi Indo-Pasifik (IPEF) yang membutuhkan keseimbangan antara inklusivitas dan standar tinggi. Hal ini ia sampaikan dalam acara yang digelar Center for Strategic and International Studies.
Negara-negara Asia ingin memperkuat hubungan dengan AS tapi frustrasi dengan lamanya proses penyusunan rencana hubungan ekonomi AS-Indo Pasifik. AS menyusun kerangka kerja yang baru setelah mantan Presiden Donald Trump mengeluarkan Washington dari pakta perdagangan dengan kawasan pada 2017 lalu.
Biden yang akan berkunjung ke Korea Selatan (Korsel) dan Jepang pada 20 sampai 24 Mei mengumumkan rencana IPEF tahun lalu. Saat mengumumkan strategi AS di kawasan Indo-Pasifik bulan Februari lalu, pemerintah Biden mengatakan berencana meluncurkan IPEF pada awal 2022.
Tomita mengatakan kunjungan Biden memberi sinyal kuatnya fokus Washington pada kawasan. Walaupun sedang ada perang di Ukraina.
"Namun itu tidak hanya pesan, saya pikir kunjungan ini akan menunjukkan dengan sangat kuat Jepang dan Amerika Serikat bersama-sama siap memimpin pembangunan ekonomi dan sosial di kawasan Indo-Pasifik yang lebih luas," katanya, Senin (9/5).
Tomita mencatat, kunjungan Biden juga mencakup pertemuan dengan pemimpin negara-negara Quad yang terdiri dari AS, Jepang, Australia dan India. Ia mengatakan kelompok itu wahana penting untuk mencapai tujuan tersebut.
"Selain itu, saya mengharapkan kunjungan ini juga akan bertepatan dengan peluncuran resmi inisiatif Kerangka Kerja Ekonomi Indo-Pasifik Amerika Serikat, dan kini kami mencoba untuk menyempurnakan gagasan-gagasan yang terkandung dalam inisiatif itu," tambah Tomita.
Biden akan menjadi tuan rumah pertemuan khusus dengan pemimpin-pemimpin negara Asia Tenggara di Washington, Kamis (12/5). Tapi seorang diplomat Asia mengatakan IPEF tidak masuk agenda formal sebab sebagian besar negara ASEAN tidak menandatangani kerangka kerja itu.
Diplomat tersebut mengatakan, setidaknya enam negara akan menandatangani kerangka kerja itu untuk menegosiasikan berbagai standar. Mereka adalah Australia, Jepang, Selandia Baru, Korea Selatan, dan dua anggota ASEAN yakni Filipina dan Singapura.
Pengamat mengatakan Washington juga ingin menggaet Vietnam dan Indonesia. Tapi kedua negara itu masih belum sepakat dengan standar AS pada arus data lintas batas.
Tomita menilai, keluarnya AS dari pakta perdagangan yang dikenal sebagai Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership sebagai sebuah kemunduran. Ia mengatakan, Cina "sangat agresif untuk mengisi kekosongan ini."
"Setiap Anda melakukan segala bentuk forum kawasan terdapat keseimbangan yang harus dicapai antara inklusivitas dan standar tinggi, (pada IPEF) tentu kami harus mencapai keduanya, tapi kami harus meraih keseimbangan yang tepat antara dua syarat ini," tambahnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
