REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Presiden Prancis Emmanuel Macron bertelepon dengan Presiden China Xi Jinping membahas perang yang tengah berlangsung di Ukraina, Selasa (10/5/2022) waktu setempat. Kedua pemimpin juga sepakat tentang urgensi mencapai gencatan senjata.
"Saya membahas situasi tragis yang dihadapi rakyat Ukraina karena agresi Rusia. Kami berbagi tujuan gencatan senjata dan menghormati integritas teritorial dan kedaulatan Ukraina," kata Macron tentang panggilan teleponnya seperti dikutip laman Anadolu Agency, Rabu (11/5/2022).
Ia juga mengatakan bahwa dirinya dan Xi mendiskusikan tentang dukungan kemanusiaan kepada Ukraina dan risiko krisis pangan. Panggilan ini menandai panggilan telepon pertama antara kedua pemimpin sejak pemilihan kembali Macron.
Sementara itu Kementerian Luar Negeri China mengatakan kedua pemimpin sepakat bahwa Rusia dan Ukraina harus memulihkan perdamaian melalui negosiasi. Kementerian Luar Negeri China juga menyatakan bahwa Xi mendesak negara-negara Eropa untuk mengambil keamanan Eropa 'ke tangan mereka sendiri' dan tidak mendukung konfrontasi blok apa pun, yang menimbulkan ancaman yang lebih besar terhadap keamanan dan stabilitas global.
Selain Rusia dan Ukraina, Macron dan Xi juga berbicara tentang isu-isu kontroversial seperti konvensi Organisasi Buruh Internasional (ILO), sanksi terhadap Lithuania, dan situasi COVID-19. Menurut pernyataan Prancis, Macron bersikeras pada penyeimbangan kembali hubungan Euro-China ke arah timbal balik yang lebih besar.
Paris juga telah mengajukan keberatan terhadap perjanjian investasi UE-China tahun lalu atas penggunaan tenaga kerja paksa Uighur oleh Beijing dan tidak adanya komitmen atas perjanjian ILO hingga menuntut timbal balik yang lebih besar bagi perusahaan-perusahaan Eropa di pasar ekonomi China. Pada April, China meratifikasi dua konvensi dasar ILO – Konvensi Kerja Paksa, 1930 dan Konvensi Penghapusan Kerja Paksa, 1957. Macron mengatakan perjanjian ini sekarang harus diterapkan sepenuhnya di seluruh China, terutama di Xinjiang.
Macron juga mengingat harapan Prancis bahwa China akan mencabut sanksi yang dijatuhkannya pada Lithuania karena melanggar kebijakan "Satu China". Beijing telah menarik utusannya, menangguhkan layanan konsuler dan menutup kedutaan besar Lithuania di China dan memblokir ekspor Lituania serta produk-produk UE yang mengandung suku cadang Lituania dan impor bahan mentah China ke Lituania.
Macron turut menyuarakan keprihatinan atas komunitas Prancis mengenai tindakan penguncian yang ketat karena COVID-19. Dia mengimbau Xi untuk menjaga konektivitas udara ke Prancis, mengizinkan warga negara Prancis untuk bepergian ke bandara, dan melindungi kepentingan anak-anak dengan menghindari pemisahan mereka dari orang tua mereka.
Administrasi Penerbangan Sipil China menangguhkan beberapa penerbangan Air France pada April setelah penumpang tertentu dinyatakan positif COVID-19. Sebagai pembalasan, Prancis juga membatalkan penerbangan maskapai China.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
