Perjanjian yang akan diratifikasi oleh parlemen pada Kamis (12/5/2022) ini akan memberikan akses berkelanjutan kepada militer AS ke tiga pangkalan di daratan Yunani bersama dengan kehadiran angkatan lautnya yang sudah lama ada di pulau Kreta. Ini menggantikan tinjauan tahunan dari kesepakatan dengan periode rollover lima tahun.

Duta Besar AS George J. Tsuniss bertemu dengan Perdana Menteri Yunani Kyriakos Mitsotakis pada Kamis.  "Kami membahas bagaimana AS dan Yunani dapat bekerja sama untuk memperkuat aliansi kami yang luar biasa ... yang mempromosikan keamanan dan kemakmuran, membangun momentum fantastis kami," ujar Tsunis.

Tahun lalu, Yunani juga menyelesaikan kesepakatan pertahanan bilateral dengan Prancis setelah ketegangan angkatan laut dengan sesama anggota NATO Turki pada 2020. Kedua negara berselisih selama beberapa dekade tentang batas laut dan hak mineral di Mediterania Timur.

Berbicara di parlemen, Menteri Luar Negeri Yunani Nikos Dendias mengatakan aliansi adalah kunci strategi pertahanan negara. "Kami tidak memiliki kemewahan untuk menjadi ceroboh. Kami tidak memilikinya. Saya berharap kami adalah Luksemburg, dalam masalah keamanan nasional. Tapi kami tidak," kata Dendias kepada anggota parlemen.

Partai oposisi utama Syriza yang berhaluan kiri menentang perjanjian itu. Partai ini beralasan bahwa perjanjian itu tidak memberi Athena jaminan keamanan yang memadai.

Sebelumnya kesepakatan AS dan Yunani disetujui, pengunjuk rasa dari Partai Komunis Yunani membentangkan spanduk di Acropolis kuno menentang kesepakatan militer. Spanduk-spanduk tersebut, dalam bahasa Yunani dan Inggris, bertuliskan “Tidak untuk perang. Tidak ke dasar kematian." 

Sumber:

https://apnews.com/article/biden-united-states-athens-crete-67718969add542501062f63116dd25b3