REPUBLIKA.CO.ID, ROMA -- Kepala Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) Qu Dongyu memperingatkan, agar negara-negara tidak membatasi ekspor makanan karena dunia sedang mengalami krisis pangan akibat perang Rusia-Ukraina yang dimulai pada 24 Februari.

Qu mengatakan, negara-negara miskin harus bergulat dengan kenaikan harga pangan selama dua tahun terakhir. Namun kini situasinya menjadi lebih buruk karena perang antara Rusia dan Ukraina, yang merupakan produsen dan eksportir utama gandum serta bahan makanan lainnya.

"Dalam skenario ini, pemerintah harus menahan diri memberlakukan pembatasan ekspor, yang dapat memperburuk kenaikan harga pangan dan merusak kepercayaan di pasar global,” kata Qu, dilansir Anadolu Agency, Sabtu (14/5/2022).

Qu mengatakan, FAO telah melakukan transparansi yang lebih besar di pasar pangan global melalui perluasan platform harga pangan. FAO juga memberikan pinjaman murah ke negara-negara miskin untuk membantu mereka memenuhi kebutuhan pangan dan meringankan krisis.

Lembaga Penelitian Kebijakan Pangan Internasional yang berbasis di Amerika Serikat mengatakan, Argentina, Indonesia, Kirgistan, Turki, dan Kazakhstan merupakan negara-negara "terkemuka" yang membatasi ekspor bahan makanan. FAO mengatakan Mesir, Turki, Kongo, Eritrea, Madagaskar, Namibia, Somalia, dan Tanzania termasuk di antara negara-negara yang paling bergantung pada impor gandum. Sementara Argentina, Bangladesh, dan Brasil sangat bergantung pada pupuk yang diimpor dari Rusia.

Sementara itu, pada pertemuan paralel para menteri luar negeri G7, Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock menuduh Rusia memblokir ekspor biji-bijian dari pelabuhan Ukraina. Dia menyebut langkah itu sebagai bagian dari “perang hibrida.”

Ikuti Whatsapp Channel Republika