Pemerintah Finlandia pada hari Minggu (15/05) secara resmi mengumumkan bahwa mereka akan mengajukan keanggotaan NATO setelah mendapat dukungan dari partai politik yang berkuasa di negara itu.
Parlemen Finlandia diperkirakan akan menyetujui keputusan tersebut dalam beberapa hari ke depan.
Keputusan itu diambil seiring dengan invasi Rusia ke Ukraina, menandakan perubahan yang tajam bagi sikap netral yang telah lama dipegang oleh Finlandia. Presiden Sauli Niinisto mengatakan dia setuju dengan pemerintah dan telah berkonsultasi dengan parlemen sebelumnya.
"Ini adalah hari bersejarah. Membuka era baru," kata Niinisto dalam konferensi pers bersama dengan Perdana Menteri Sanna Marin.
"Kami pernah berperang dengan Rusia dan kami tidak menginginkan masa depan seperti itu untuk diri kami sendiri juga anak-anak kami, dan inilah mengapa kami membuat keputusan hari ini dan dalam beberapa minggu mendatang, sehingga tidak akan pernah ada perang lagi," kata PM Sanna Marin.
Partai berkuasa Swedia mendukung tawaran keanggotaan NATO
Partai Sosial Demokrat yang berkuasa di Swedia mengatakan pada Minggu (15/05) bahwa mereka mendukung negara itu bergabung dengan NATO.
Partai tersebut meninggalkan pertentangan puluhan tahun terhadap keanggotaan NATO setelah invasi Rusia ke Ukraina.
"Hari ini Partai Sosial Demokrat Swedia mengambil keputusan bersejarah untuk mengatakan ‘ya' untuk mengajukan keanggotaan di NATO," tulis Menteri Luar Negeri Swedia Ann Linde di Twitter.
Perdana Menteri Swedia Magdalena Andersson mengatakan dia akan datang ke parlemen pada Senin (16/05) untuk mencari dukungan luas permohonan bergabung dengan NATO.
"Besok saya akan memastikan bahwa ada dukungan parlemen yang luas di Riksdag untuk permohonan keanggotaan Swedia dan setelah itu kami akan mengambil keputusan pemerintah," kata Andersson dalam konferensi pers.
NATO: Turki beri syarat pada keanggotaan Finlandia dan Swedia
Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu pada hari Minggu (15/05) menguraikan tuntutan untuk Finlandia dan Swedia yang mencari keanggotaan di NATO dalam menanggapi invasi Rusia ke Ukraina.
Berbicara dengan wartawan setelah pertemuan para menteri luar negeri NATO di Berlin, dia mengatakan bahwa Swedia dan Finlandia harus berhenti mendukung teroris, memberikan jaminan keamanan yang jelas, dan mencabut larangan ekspor ke Turki.
Menurut Cavusoglu, Turki tidak mengancam siapa pun atau mencari pengaruh, tetapi berbicara terutama tentang dukungan Swedia untuk Partai Pekerja Kurdistan (PKK). Ankara memandang PKK sebagai organisasi teroris.
Cavusoglu menggemakan pernyataan sebelumnya oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dua hari lalu, ketika dia mengatakan Turki tidak memiliki "pendapat positif" tentang Finlandia dan ambisi Swedia untuk bergabung dengan aliansi militer.
Turki telah lama menuduh negara-negara Nordik, terutama Swedia, menyembunyikan kelompok ekstremis Kurdi dan pendukung Fethullah Gulen, seorang pengkhotbah yang berbasis di Amerika Serikat yang dicari karena kudeta yang gagal pada 2016.
Swedia, khususnya, memiliki komunitas imigran besar yang berasal dari Turki. Banyak migran berasal dari Kurdi dan beberapa diberikan suaka politik setelah beberapa dekade konflik sporadis antara kelompok Kurdi dan pasukan keamanan Turki.
NATO menjamin dukungan militer terbuka Ukraina terhadap Rusia
NATO pada hari Minggu (15/05) menjanjikan dukungan militer terbuka untuk Ukraina dalam konfliknya dengan Rusia. Pada pertemuan para menteri luar negeri NATO di Berlin, Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock mengatakan aliansi itu akan memberikan bantuan militer "selama Ukraina membutuhkan dukungan ini untuk membela negaranya."
Baerbock juga mengkritik pemerintah Rusia karena secara sepihak mencabut Undang-undang Pendirian NATO-Rusia 1997, dengan alasan bahwa perilaku semacam ini adalah alasan mengapa NATO sekarang memperkuat sayap timurnya.
Dalam Undang-undang Pendirian NATO-Rusia, NATO setuju untuk tidak menempatkan "pasukan tempur substansial" di wilayah timur aliansi. Namun, komitmen ini jelas bergantung pada lingkungan keamanan yang stabil.
yas/ha (AP, AFP, dpa, Reuters)
Ikuti Whatsapp Channel Republika