Senat Demokrat berjanji untuk mengajukan RUU untuk pemungutan suara minggu depan. Prospeknya tidak pasti, dengan Partai Republik menentang memperkuat kekuatan Departemen Kehakiman dalam pengawasan domestik.
Anggota parlemen dari Partai Republik menegaskan bahwa Departemen Kehakiman menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan lebih banyak pengawasan domestik ketika Jaksa Agung Merrick Garland mengeluarkan memo pada Oktober. Catatan itu ditujukan untuk memerangi ancaman terhadap pejabat sekolah secara nasional. Mereka melabeli memo itu sebagai penargetan orang tua yang bersangkutan.
Anggota parlemen Republik juga mengatakan RUU itu tidak cukup menekankan pada memerangi terorisme domestik yang dilakukan oleh kelompok-kelompok paling kiri. Melalui aturan tersebut, badan-badan akan diminta untuk membuat laporan bersama setiap enam bulan yang menilai dan mengukur ancaman terorisme domestik secara nasional, termasuk ancaman yang ditimbulkan oleh supremasi kulit putih dan kelompok neo-Nazi.
"RUU ini secara mencolok mengabaikan ancaman terorisme domestik yang terus-menerus dari kiri radikal di negara ini dan malah membuat asumsi bahwa semuanya ada di pihak putih dan kanan,” kata anggota parlemen yang menentang Darrell Issa.
Perbedaan tersebut menyoroti kesenjangan besar antara Demokrat dan Republik atas terorisme domestik di Amerika Serikat dan cara mendefinisikan serta penuntutan. Selama beberapa dekade, terorisme secara konsisten dikaitkan dengan serangan dari aktor asing, tetapi karena terorisme dalam negeri, yang sering dilakukan oleh orang kulit putih, telah berkembang selama dua dekade terakhir, anggota parlemen Demokrat telah berusaha untuk mengklarifikasinya dalam UU federal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
