REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden tiba di Jepang pada Ahad (22/5/2022), untuk meluncurkan rencana keterlibatan ekonomi AS yang lebih besar dengan Indo-Pasifik. Rencana keterlibatan ekonomi AS menghadapi kritik, karena program itu akan menawarkan sedikit manfaat bagi negara-negara di kawasan Indo-Pasifik.
Pada putaran kedua perjalanan Biden ke Asia sebagai presiden, dia akan bertemu dengan para pemimpin Jepang, India dan Australia. Negara-negara tersebut tergabung dalam aliansi "Quad" yang merupakan strategi untuk melawan pengaruh Cina yang meluas.
Pada Senin (23/5), Biden dijadwalkan berbicara dengan Kaisar Naruhito sebelum bertemu dengan Perdana Menteri Fumio Kishida. Biden dan Kishida diperkirakan akan membahas rencana Jepang untuk memperluas kemampuan dan jangkauan militernya sebagai tanggapan atas kekuatan Cina yang semakin besar.
Tokyo akan menjadi saksi peluncuran Kerangka Kerja Ekonomi Indo-Pasifik untuk Kemakmuran (IPEF) yang telah lama ditunggu-tunggu oleh Biden. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama negara-negara kawasan Indo-Pasifik di berbagai bidang termasuk ketahanan rantai pasokan, energi bersih, infrastruktur, dan digital.
Washington tidak memiliki pilar ekonomi untuk keterlibatan Indo-Pasifik sejak mantan Presiden Donald Trump keluar dari perjanjian perdagangan multinasional yang sekarang dikenal sebagai Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik. Hal ini membuat Cina semakin leluasa untuk memperluas pengaruhnya.
Gedung Putih menginginkan agar IPEF mewakili negosiasi formal dengan kelompok inti negara-negara yang berpikiran sama. Sumber perdagangan dan diplomatik mengatakan, Jepang ingin memastikan partisipasi yang lebih luas untuk merangkul negara Asia Tenggara.
"Jepang menginginkan peserta sebanyak mungkin, dan juga ingin AS melakukan proses dialog inklusif setelah peluncuran," kata seseorang yang akrab dengan diskusi tersebut.
Seorang pejabat Kementerian Keuangan Jepang mengatakan, banyak negara Asia Tenggara tidak akan bergabung dengan IPEF karena kurangnya insentif praktis seperti pengurangan tarif. "Ini bukan keputusan yang dingin, tetapi keputusan yang praktis, mungkin karena tidak benar-benar memiliki konten yang signifikan," kata pejabat itu.
Namun, seorang diplomat Asia mengatakan setidaknya setengah dari 10 negara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dapat bergabung dalam upacara peluncuran tersebut. "Tampaknya Gedung Putih telah memutuskan untuk membuat peluncuran IPEF lebih seperti pesta dengan bar terbuka yang mengundang semua orang, dengan pekerjaan nyata yang akan dimulai pada Senin pagi," kata seorang pakar perdagangan di Pusat Strategis dan Studi Internasional Washington, Matthew Goodman.
“Akhirnya pemerintah harus menawarkan manfaat yang lebih nyata jika ingin mempertahankan negara-negara di dalamnya," kata Goodman menambahkan.
Penasihat Keamanan Nasional AS, Jake Sullivan mengatakan, Taiwan tidak akan menjadi bagian dari peluncuran IPEF. Tetapi Washington ingin memperdalam hubungan ekonomi dengan Taiwan terutama dalam masalah teknologi tinggi, termasuk semikonduktor dan rantai pasokan. Pada Selasa (24/5) di Tokyo, Biden akan bergabung dengan pertemuan langsung kedua dari kelompok negara-negara Quad.
Ikuti Whatsapp Channel Republika