REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Hak Asasi Manusia (HAM) Michelle Bachelet memulai kunjungan ke China pada Senin (23/5/2022). Perjalanan pertama oleh pemegang jabatan sejak 2005 ini dilakukan dalam upaya konfirmasi masalah HAM di negara itu.
"Tujuan kunjungannya benar-benar berfokus pada dialog dengan pihak berwenang China tentang berbagai masalah HAM domestik, regional dan global," kata kantor Bachelet awal pekan ini.
Selama perjalanan enam hari mulai 23 hingga 28 Mei, Bachelet akan mengunjungi Xinjiang. Kantor Komisaris Tinggi mengatakan tahun lalu, mereka yakin sebagian besar Muslim etnis Uighur telah ditahan secara tidak sah, dianiaya dan dipaksa bekerja. China telah berulang kali membantah adanya perlakuan buruk terhadap warga Uighur.
Perjalanan pertama kali ini sudah diminta Bachelet sejak 2018, ketika itu dia menginginkan akses tanpa batas ke Xinjiang. China mengatakan kunjungan itu tidak boleh didasarkan pada praduga bersalah dan hingga saat ini belum jelas akses yang akan diberikan kepada Bachelet.
Kelompok hak asasi khawatir jika Bachelet tidak menekan China cukup keras, laporan pasca perjalanannya mungkin tidak memberikan gambaran lengkap. Laporan itu justru nantinya dapat digunakan oleh Beijing untuk membenarkan tindakannya di Xinjiang.
Kongres Uighur Dunia dalam sebuah surat mendesak Bachelet untuk memastikan bahwa timnya dapat bergerak bebas, mengakses semua fasilitas penahanan, dan memiliki kontak tanpa pengawasan dengan orang Uighur. "Kami khawatir perjalanan itu mungkin lebih berbahaya daripada manfaatnya. China dapat menggunakannya untuk tujuan propaganda," kata juru bicara Zumretay Arkin.
Pengawasan internasional terhadap tindakan pemerintah di Xinjiang meningkat pada 2018 setelah PBB mengatakan satu juta orang Uighur ditahan di kamp interniran besar-besaran yang didirikan untuk indoktrinasi politik. China awalnya menyangkal keberadaan kamp, kemudian mengakui telah mendirikan pusat pelatihan kejuruan dengan asrama untuk orang dapat secara sukarela memeriksakan diri untuk belajar tentang hukum, bahasa Mandarin, dan keterampilan kejuruan.
Partai Komunis yang berkuasa mengatakan pusat-pusat seperti itu diperlukan untuk mengekang terorisme, separatisme, dan radikalisme agama di wilayah yang berbatasan dengan Asia Tengah di perbatasan barat laut China. Gubernur Xinjiang Shohrat Zakir mengatakan pada 2019 semua peserta pelatihan telah lulus.
Beijing juga telah membantah tuduhan Barat tentang kerja paksa, genosida, dan pelanggaran HAM. China berulang kali memperingatkan negara-negara lain untuk tidak ikut campur dalam urusan dalam negerinya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika