REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Menteri Luar Negeri China Wang Yi menyampaikan lima komitmen pemerintahannya saat bertemu Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHCHR) Michelle Bachelet di Guangzhou, Provinsi Guangdong, Senin (23/5/2022). China memprioritaskan hak hidup warganya.
"China selalu berkomitmen pada lima hal terkait HAM," ujarnya sebagaimana dirilis Kementerian Luar Negeri China (MFA) di Beijing, Selasa (24/5/2022).
Yang pertama, jelas dia, China selalu memberikan prioritas utama untuk memastikan agar warganya yang telah membentuk seperlima populasi dunia itu tetap bisa bertahan hidup. Kedua, China selalu memprioritaskan pengentasan kemiskinan sebagaimana Agenda PBB 2030.
Ketiga, pemerintah China selalu menjadikan perlindungan hak dan kepentingan warga negara dalam melayani masyarakat. "Yang keempat, China selalu menjadikan perlindungan hak-hak etnis minoritas untuk kemakmuran bersama," sebut anggota Dewan Negara yang merupakan menteri koordinator ala kabinet China itu.
Yang terakhir, pemerintah China selalu menjamin keselamatan dan keamanan rakyatnya dalam jangka panjang.
Selain bertemu Wang Yi dan beberapa pejabat China lainnya di Guangzhou, Bachelet juga akan melakukan kunjungan ke Daerah Otonomi Xinjiang. Kunjungan orang nomor satu HAM PBB ke dua provinsi di China selama 23-28 Mei itu dilangsungkan dalam sistem manajemen tertutup (close loop) karena otoritas setempat masih menerapkan kebijakan nol COVID-19.
Di tengah kunjungan Bachelet, Pemerintah Daerah Otonomi Xinjiang (XUAR) menggelar pengarahan pers secara virtual yang diikuti sejumlah media asing di Beijing pada Selasa sore. Dalam pengarahan pers tersebut, XUAR memutar video berbagai tindak kekerasan di wilayah baratdaya China itu, termasuk juga mengetengahkan testimoni para pelaku kejahatan dan korban dari kalangan etnis minoritas Muslim Uighur.
Juru bicara XUAR Xu Guixiang menjamin apa yang disuguhkan kepada tim UNHCHR adalah nyata dan transparan. "Xinjiang stabil, masyarakatnya harmonis. Kami akan memberikan informasi apa yang terjadi di Xinjiang secara transparan. Tidak ada genosida, tidak ada kerja paksa," tegasnya.
Kedatangan UNHCHR ke Xinjiang tersebut terkait dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan Beijing terhadap etnis minoritas Muslim Uighur yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Terkait dengan kamp re-edukasi, Beijing menganggapnya sebagai respons atas serangkaian aksi terorisme, radikalisme, dan ekstremisme.
Ikuti Whatsapp Channel Republika