REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Dewan Keamanan PBB akan memberikan suara tentang dorongan Amerika Serikat (AS) untuk memperkuat sanksi terhadap Korea Utara (Korut) atas peluncuran rudal balistiknya, Kamis (26/5/2022). Pemungutan suara dilakukan sehari setelah Pyongyang menembakkan tiga rudal usai kunjungan Joe Biden ke Asia.
Rancangan resolusi PBB akan lebih membatasi kemampuan Korut untuk menggunakan WMD (senjata pemusnah massal) dan program rudal balistiknya yang melanggar hukum. PBB akan merampingkan penerapan sanksi dan lebih lanjut memfasilitasi pengiriman bantuan kemanusiaan kepada mereka yang membutuhkan jika Korut berhenti menembakan rudal.
Korut telah dikenai sanksi-sanksi PBB sejak 2006. Sanksi terus ditingkatkan oleh Dewan Keamanan dan dengan suara bulat selama bertahun-tahun untuk memotong dana bagi program senjata nuklir dan misil balistik Pyongyang.
Namun China dan Rusia telah mendorong pelonggaran sanksi atas dasar kemanusiaan. Sebuah resolusi membutuhkan sembilan suara "ya" dan tidak ada veto oleh Rusia, China, Prancis, Inggris, atau AS.
"Kami tidak berpikir resolusi seperti yang diusulkan oleh AS dapat menyelesaikan masalah apa pun," kata juru bicara misi China di PBB.
Menurutnya, China malah mengusulkan agar dewan mengadopsi pernyataan resmi alih-alih resolusi sanksi. Juru bicara itu mengatakan AS tahu cara terbaik untuk de-eskalasi, tetapi hanya menolaknya. China mengatakan Washington harus menunjukkan lebih banyak ketulusan dan fleksibilitas jika menginginkan terobosan dengan Korut.
Sementara itu Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia mengatakan bahwa dia akan menunggu untuk melihat draft teks akhir AS sebelum berkomentar. Namun dia tidak percaya tindakan PBB akan sangat kondusif untuk terlibat dengan Korut.
Pemimpin Korut Kim Jong-un dikenal sebagai perokok berat dan sering terlihat dengan rokok di tangan dalam foto-foto di media pemerintah. Rancangan resolusi AS yang dilihat oleh Reuters, akan melarang ekspor tembakau dan tembakau manufaktur ke Korut.
Rancangan teks akan memperpanjang larangan peluncuran rudal balistik untuk diterapkan pada rudal jelajah atau sistem pengiriman lain yang mampu mengirimkan senjata nuklir. Rancangan tersebut mengusulkan pemotongan ekspor minyak mentah ke Korut sebesar 1 juta barel menjadi 3 juta barel per tahun dan mengurangi ekspor minyak olahan sebesar 125 ribu barel menjadi 375 ribu barel. Rancangan AS juga berusaha untuk melarang ekspor Korut bahan bakar mineral, minyak mineral dan produk penyulingan mereka.
Negara pertapa Asia telah berhasil menghindari beberapa sanksi PBB. Rancangan resolusi itu akan memberlakukan pembekuan aset pada kelompok peretas Lazarus, yang menurut AS dikendalikan oleh Biro Umum Pengintaian, badan intelijen utama Korut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika