REPUBLIKA.CO.ID, BERLIN -- Kementerian Keuangan Jerman mengumumkan pada Ahad (29/5/2022), pemerintah telah setuju untuk mengubah konstitusi untuk mengizinkan dana pertahanan khusus berbasis kredit sebesar 100 miliar euro yang diusulkan setelah invasi Rusia ke Ukraina. Seluruh perwakilan partai, termasuk oposisi, telah sepakat untuk mengalokasikan lebih banyak dana untuk pertahanan.

Oposisi sayap kanan-moderat Jerman dan koalisi yang berkuasa dengan kiri-moderat Social Democrats (SPD), Greens, dan  partai pro-bisnis Free Democrats (FDP) mengatakan, mereka mencapai mayoritas dua pertiga yang diperlukan untuk membebaskan dana pertahanan dari rem utang konstitusional. Menurut sumber yang mengetahui masalah tersebut, negosiasi dipimpin oleh pemimpin FDP Christian Lindner, Menteri Pertahanan SPD Christine Lambrecht, pemimpin Partai Greens Annalena Baerbock, dan wakil oposisi Mathias Middelberg.

Dana itu akan digunakan selama beberapa tahun untuk meningkatkan anggaran pertahanan reguler Jerman sekitar 50 miliar euro. Keputusan ini memungkinkan negara itu memenuhi target Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) untuk membelanjakan dua persen dari output ekonominya untuk pertahanan setiap tahun.

Sebelum pengesahan ini, Kanselir Jerman Olaf Scholz pada Februari telah mengumumkan rencana yang didorong akibat kondisi perang di Ukraina. Jerman telah lama menolak tekanan dari Amerika Serikat dan negara-negara lain untuk meningkatkan pengeluaran pertahanannya menjadi 2 persen dari output ekonomi mengingat sejarah abad ke-20 dan menghasilkan pasifisme yang kuat di antara penduduknya. Menurut statistik NATO, Jerman diperkirakan telah menghabiskan 1,53 persen dari PDB untuk pertahanan pada 2021.

Ikuti Whatsapp Channel Republika