REPUBLIKA.CO.ID, NUKU'ALOFA - Menteri Luar Negeri (Menlu) China Wang Yi tiba di Tonga, Selasa (31/5/2022). Kunjungan ini dilakukan dalam perjalanan keliling wilayah untuk mengemban ambisi Beijing bagi hubungan keamanan yang lebih luas.
Tonga, yang dilanda letusan gunung berapi dan tsunami pada Januari, berutang dua pertiga dari utang luar negerinya sebesar 195 juta dolar AS kepada Bank Ekspor-Impor China. Kunjungan Wang ke Tonga juga terjadi seusai pulau-pulau Pasifik menunda pakta keamanan regional.
Pada Senin, pertemuan virtual yang diselenggarakan oleh Wang di Fiji dengan rekan-rekan dari 10 negara pulau menunda pertimbangan kesepakatan menyeluruh yang mencakup kepolisian, keamanan, perikanan, data, dan zona perdagangan bebas yang diusulkan oleh China.
Perdana Menteri Samoa Fiame Naomi Mataafa termasuk di antara pemimpin negara kepulauan yang menyerukan penundaan. Ia menginginkan keputusan besar di kawasan itu melalui kelompok Forum Kepulauan Pasifik.
"Kami belum membuat keputusan karena kami tidak punya cukup waktu untuk melihatnya," kata Fiame seperti dikutip kantor berita Samoa, Talamua.
Sementara itu Pemimpin Niue pada Senin (30/5/2022) malam juga mengeluarkan pernyataan menyoal penundaan itu. Ia mengatakan, lebih banyak waktu diperlukan untuk mempertimbangkan bagaimana pengaturan dengan China akan mendukung rencana regional yang ada.
Beberapa pekan lalu, sebuah rancangan komunike dan rencana aksi lima tahun telah dikirim oleh Beijing ke negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan China. Namun komunike itu bocor di tengah kritik bahwa kesepakatan itu akan mengikat negara-negara tersebut secara erat dengan China, dan meningkatkan ketegangan geopolitik dengan Amerika Serikat (AS).
Meskipun populasi dan ekonomi mereka kecil, masing-masing negara Pasifik mewakili suara di forum internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mereka juga mengendalikan petak luas lautan yang kaya sumber daya dan akses ke wilayah dengan signifikansi militer strategis.
Talamua melaporkan, Fiame mengatakan pakta keamanan baru-baru ini yang ditandatangani antara China dan Kepulauan Solomon juga harus dibahas di Forum Pulau Pasifik, yang juga mencakup anggota yang mengakui Taiwan dan bukan Beijing. "Penting bagi kita untuk memiliki kesempatan untuk berkonsultasi dan memiliki suara gabungan mengenai posisi kawasan untuk memberikan dampak," katanya.
Juru bicara medianya menolak berkomentar karena Samoa mengadakan perayaan 60 tahun kemerdekaan pada hari Selasa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika