REPUBLIKA.CO.ID, MUMBAI -- Pemerintah India berusaha menenangkan kemarahan di dalam dan luar negeri setelah dua pejabat Partai Bharatiya Janata Party (BJP) membuat pernyataan menghina tentang Nabi Muhammad SAW. Sebanyak dua pejabat partai berkuasa itu merilis pernyataan yang juga memicu protes dalam negeri.
Beberapa pejabat tinggi India terlibat dalam mengelola dampak diplomatik karena negara-negara termasuk Qatar, Arab Saudi, Oman, Uni Emirat Arab (UEA), Afghanistan, Pakistan dan Iran menuntut permintaan maaf. Pejabat Kementerian Luar Negeri India menyatakan, permintaan ini akibat mereka membiarkan pejabat tersebut mengeluarkan pernyataan yang menghina itu.
Selama akhir pekan, diplomat India yang ditempatkan di Teluk dan negara-negara Islam tetangga dipanggil oleh pejabat di negara-negara tersebut untuk memprotes komentar pejabat BJP. Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dalam sebuah pernyataan mengatakan, penghinaan itu meningkatkan kebencian.
"Penghinaan ini datang dalam konteks meningkatnya intensitas kebencian dan penghinaan terhadap Islam di India dan pelecehan sistematis terhadap Muslim," ujar OKI.
Badan berpengaruh yang beranggotakan 57 orang itu mengutip keputusan terbaru untuk melarang jilbab di lembaga pendidikan di beberapa negara bagian India. Kemudian menyinggung penghancuran properti Muslim untuk menyoroti apa yang dikatakannya sebagai bias pemerintah India.
Angkatan Bersenjata Pakistan mengutuk keras pernyataan penghujatan oleh para pejabat India. "Tindakan keterlaluan itu sangat menyakitkan dan jelas menunjukkan tingkat kebencian yang ekstrem terhadap Muslim dan agama lain di India," katanya.
Kementerian Luar Negeri India mengatakan dalam sebuah pernyataan, bahwa tweet dan komentar ofensif itu dengan cara apa pun tidak mencerminkan pandangan pemerintah.
"Tindakan keras telah diambil terhadap orang-orang ini oleh badan-badan terkait... Sangat disesalkan bahwa Sekretariat OKI sekali lagi memilih untuk membuat komentar yang memotivasi, menyesatkan dan nakal," kata juru bicara pemerintah Arindam Bagchi.
Arab Saudi menyambut baik tindakan yang diambil oleh BJP untuk menangguhkan juru bicara itu dari pekerjaannya. Seorang pejabat senior di Kedutaan Besar Qatar di New Delhi mengatakan, pemerintah Perdana Menteri Narendra Modi harus secara terbuka menjauhkan diri dari komentar tersebut.
"Melukai sentimen agama kami dapat secara langsung berdampak pada hubungan ekonomi," kata pejabat menyatakan sedang memeriksa laporan tentang boikot barang-barang India oleh beberapa pemilik supermarket di Qatar.
Perdagangan India dengan Dewan Kerjasama Teluk (GCC), yang mencakup Kuwait, Qatar, Arab Saudi, Bahrain, Oman, dan UEA, mencapai sekitar 90 miliar dolar AS pada 2020-2021. Jutaan orang India tinggal dan bekerja di negara-negara GCC.
Modi dalam beberapa tahun terakhir telah memperkuat hubungan ekonomi dengan negara-negara kaya energi, sumber utama impor bahan bakar negara. Selain itu, Muslim membentuk sekitar 13 persen dari 1,35 miliar penduduk India. Protes direncanakan terhadap pernyataan anti-Muslim di ibukota keuangan Mumbai pada Senin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika