“Pengaruh kami terhadap apa yang terjadi di dalam Afghanistan sangat terbatas. Itu tergantung pada Taliban yang membuat pilihan rasional demi kepentingan ekonomi mereka sendiri, dan bukan itu yang mereka lakukan sekarang,” kata Baerbock saat berkunjung ke Islamabad, Pakistan, Selasa (7/6).

 Dia pun memperingatkan tentang potensi terjadinya bencana kemanusiaan di Afghanistan. “Bukan salah rakyat Afghanistan bahwa pemerintah mereka digulingkan Taliban,” ujar Baerbock.

Hingga saat ini belum ada satu pun negara yang mengakui pemerintahan Taliban. Beberapa negara Barat, termasuk Amerika Serikat (AS), bahkan masih menerapkan sanksi ekonomi terhadap Afghanistan yang kini dipimpin Taliban, Salah satu penyebab tak diakui pemerintahan Taliban adalah karena mereka belum menunjukkan komitmen untuk memenuhi hak-hak dasar warga Afghanistan, terutama bagi kaum perempuan. 

Akhir Mei lalu, puluhan perempuan Afghanistan menggelar demonstrasi menuntut pemenuhan hak-hak mereka, terutama di bidang pendidikan. Sejak Taliban berkuasa kembali di Afghanistan, mereka telah mengekang kembali kehidupan kaum perempuan di sana. “Pendidikan adalah hak saya! Buka kembali sekolah!” teriak para perempuan Afghanistan dalam aksi mereka di depan gedung Kementerian Pendidikan pada 29 Mei lalu, dilaporkan laman Al Arabiya.

Mengingat peraturan baru pemerintahan Taliban tentang busana perempuan di ruang publik, banyak dari peserta aksi yang mengenakan cadar. Unjuk rasa itu mendapat penjagaan dari anggota Taliban. “Kami ingin membacakan sebuah deklarasi, tapi Taliban tidak mengizinkannya. Mereka mengambil ponsel milik beberapa gadis serta mencegah kami mengambil foto atau video aksi protes kami,” ujar Zholia Parsi, salah satu perempuan Afghanistan yang berpartisipasi dalam demonstrasi tersebut.

Setelah menyampaikan aspirasi dan tuntutannya, para peserta aksi bubar secara damai. Belum lama ini Taliban menolak seruan Dewan Keamanan PBB untuk mencabut pembatasan yang diterapkan pada kaum perempuan di Afghanistan, termasuk dalam hal akses pendidikan, kebebasan bergerak, dan pekerjaan. Taliban pun enggan mengubah keputusannya perihal kewajiban perempuan Afghanistan mengenakan burqa saat berada di ruang publik.

Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Taliban mengatakan, keprihatinan Dewan Keamanan atas kehidupan kaum perempuan di Afghanistan tidak berdasar. Taliban turut mempertanyakan mengapa mereka harus mencabut peraturan tentang kewajiban mengenakan burqa bagi perempuan Afghanistan. “Karena masyarakat Afghanistan mayoritas Muslim, pemerintah Afghanistan menganggap ketaatan jilbab Islam sejalan dengan praktik agama dan budaya masyarakat,” kata Kemenlu Taliban pada 27 Mei lalu.

Pada 24 Mei lalu, Dewan Keamanan PBB dengan suara bulat mengadopsi resolusi berisi kritikan terhadap pemerintahan Taliban di Afghanistan. Resolusi itu menyoroti dibatasinya perempuan Afghanistan memperoleh pendidikan, mengakses pekerjaan di pemerintahan, dan kebebasan bergerak.

Dewan Keamanan PBB meminta Taliban segera mencabut kebijakan dan praktik yang saat ini membatasi hak asasi manusia (HAM) serta kebebasan mendasar kaum perempuan, termasuk anak perempuan, di Afghanistan. Mereka juga menyerukan Taliban membuka kembali semua sekolah untuk seluruh siswi di negara tersebut.