REPUBLIKA.CO.ID, BERLIN -- Pemerintah Jerman sedang menjalankan rencana untuk melegalkan penjualan ganja untuk tujuan rekreasi. Pemerintah sedang menyiapkan Undang-Undang (UU) untuk mengatur rencana tersebut pada akhir tahun ini.
Kementerian Kesehatan Jerman mengatakan pada Senin (13/6/2022), bahwa akan mulai mengadakan dengar pendapat ahli tentang berbagai aspek dari masalah ini pada Selasa (14/6/2022). Dikatakan bahwa lebih dari 200 perwakilan dari bidang medis, hukum, dan lainnya akan ambil bagian. Mereka akan melakukan pembahasan bersama dengan pejabat dari berbagai tingkat pemerintahan dan pakar internasional yang tidak disebutkan namanya.
"Seperti banyak orang lain, saya telah bekerja selama bertahun-tahun untuk kami di Jerman, akhirnya mengakhiri kriminalisasi konsumen ganja dan memulai kebijakan ganja modern dan berorientasi kesehatan," kata Blienert dalam sebuah pernyataan.
Janji untuk melegalkan penjualan ganja yang dikendalikan kepada orang dewasa di toko-toko berlisensi adalah salah satu dari serangkaian reformasi dalam pemerintahan baru. Rencana ini tertuang dalam kesepakatan koalisi tahun lalu antara tiga partai sosial liberal yang membentuk pemerintahan Kanselir Olaf Scholz.
Mereka mengatakan, rencana itu akan memastikan pengawasan kualitas sekaligus melindungi kaum muda. Mereka sepakat bahwa efek sosial dari UU baru akan diperiksa setelah empat tahun.
Koalisi Scholz mulai menjabat pada Desember 2021. Pada awal Mei, Menteri Kesehatan Karl Lauterbach mengatakan, dia berencana untuk menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) pada paruh kedua tahun ini setelah audiensi dengan para ahli.
Rencana liberalisasi lainnya yang akan didorong pemerintah adalah merilis tindakan untuk menghapus dari KUHP Jerman larangan dokter mengiklankan layanan aborsi. Rencana lainnya ingin memudahkan jalan menuju kewarganegaraan Jerman, mencabut pembatasan kewarganegaraan ganda, dan mengurangi usia minimum untuk memilih dalam pemilihan nasional dan Eropa dari 18 tahun menjadi 16 tahun.
Pemerintah juga ingin menghapus UU berusia 40 tahun yang mengharuskan orang transeksual untuk mendapatkan penilaian psikologis dan keputusan pengadilan sebelum secara resmi mengubah jenis kelamin. Tindakan itu akan diganti dengan "hukum penentuan nasib sendiri" yang baru.
Ikuti Whatsapp Channel Republika