REPUBLIKA.CO.ID, SYDNEY -- Pemerintah negara bagian Australia dalam penyelidikannya menemukan industri pertambangan gagal melindungi perempuan dari budaya pelecehan seksual. Western Australia yang merupakan pusat tampak biji besi Australia merilis temuan hasil penyelidikan yang dilakukan selama satu tahun.
Sudah sejak lama perempuan mengeluhkan pelecehan seksual yang dikenal "fly in, fly out" di perkemahan pertambangan. Sebuah akomodasi yang didirikan di sekitar pertambangan untuk menjadi tempat tinggal sementara penambang.
"Kami menemukan perempuan kerap merasa takut dan terintimidasi dan ini akan terus terjadi sepanjang mereka bekerja," kata ketua penyidik Libby Mettam pada parlemen negara bagian.
Ia menambahkan selama penyelidikan banyak "cerita menyedihkan mengejutkan dan konfrontatif." Laporan berjudul "Enough is Enough" yang berisi 24 rekomendasi itu mengatakan perusahaan mengabaikan begitu banyak perilaku kriminal dan melanggar hukum.
Komite merekomendasikan sebuah forum untuk mendokumentasikan pengalaman para korban. Serta mengeksplorasi kesempatan untuk pemulihan seperti permintaan maaf resmi dan kompensasi.
Rekomendasi lainnya termasuk mencatat daftar perilaku untuk mencegah pelaku pelecehan seksual kembali dipekerjakan di lokasi tambang atau perusahaan lain. Serta mengimplementasikan standar minum minuman keras di semua lokasi akomodasi.
Salah satu anggota komite mendesak pemerintah federal menggelar Royal Commission. Jenis penyelidikan tertinggi di Australia yang memiliki wewenang mewajibkan saksi datang.
"(Dari) bukti yang didengar saya sangat prihatin dan khawatir tindakan-tindakan ini telah disembunyikan oleh sektor sumber daya. Kami harus meningkatkan proses pelaporan," kata anggota Parlemen negara bagian dari Partai Buruh Mark Folkard.
Perusahaan besar industri tambang seperti BHP Group, Rio Tinto dan Fortescue mengajukan kepatuhan pada penyelidikan tersebut. Sebagian besar dari mereka mengakui pelecehan seksual di perkemahan penambangan di Western Australia dan berjanji akan melakukan reformasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika