REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Koordinator Bantuan PBB Martin Griffiths pada Kamis (23/6/2022) mengatakan kepada Dewan Keamanan bahwa, Taliban menolak upaya PBB untuk membantu mendapatkan dana kemanusiaan bagi Afghanistan. Selain itu, Taliban juga menghalangi pengiriman bantuan.
"Sistem perbankan formal terus memblokir transfer karena risiko yang berlebihan, berdampak pada jaringan pembayaran dan menyebabkan gangguan dalam rantai pasokan," kata Griffiths kepada 15 anggota Dewan Keamanan.
Taliban mengambil alih Afghanistan pada Agustus tahun lalu, ketika pasukan pimpinan Amerika Serikat (AS) menarik diri setelah dua dekade perang. Sejak itu, seluruh lembaga donor menarik bantuan keuangan bagi Afghanistan, dan AS membekukan aset bank sentral Afghanistan senilai miliaran dolar. Hingga saat ini, dunia internasional belum mengakui kepemimpinan Taliban di Afghanistan.
Sejumlah bank internasional waspada terhadap sanksi AS kepada Taliban. Mereka tidak berani mengirimkan bantuan kepada Afghanistan, meski terjadi krisis kemanusiaan. Hal ini membuat PBB dan kelompok-kelompok bantuan berjuang untuk memberikan bantuan keuangan bagi Afghanistan untuk menjalankan perekonomian.
PBB telah mencoba untuk menggunakan sistem Fasilitas Pertukaran Kemanusiaan (HEF). Sistem ini digunakan menukar dana bantuan kemanusiaan senilai jutaan dolar dengan mata uang Afghanistan. Bantuan ini diharapkan dapat mengatasi krisis ekonomi. PBB juga menjamin, melalui sistem tersebut dana kemanusiaan tidak akan masuk ke kantong Taliban.
“Kami telah melihat kemajuan yang terbatas karena perlawanan oleh otoritas de-facto. Ini adalah masalah yang tidak akan selesai dengan sendirinya,” kata Griffiths.
Griffiths menambahkan, sampai sistem perbankan formal Afghanistan dapat beroperasi dengan baik lagi, PBB perlu mendapatkan Fasilitas Pertukaran Kemanusiaan aktif dan berjalan. Dia mengatakan sekitar setengah dari kelompok bantuan yang disurvei oleh PBB melaporkan kesulitan mentransfer dana ke Afghanistan.
Griffiths mengatakan, dua pertiga dari kelompok bantuan menyebutkan kurangnya uang tunai yang tersedia di Afghanistan sebagai penghambat program mereka. Selain itu, otoritas Taliban juga semakin menghalangi pengiriman bantuan kemanusiaan. Sebelumnya pada September tahun lalu, Taliban berjanji kepada pejabat PBB bahwa mereka akan membuka akses bantuan kemanusiaan.
"Otoritas nasional dan lokal semakin berupaya memainkan peran dalam pemilihan penerima manfaat dan menyalurkan bantuan kepada orang-orang dalam daftar prioritas mereka sendiri, dengan alasan tingkat kebutuhan yang hampir universal. Kami juga melihat lebih banyak tuntutan oleh Taliban untuk data dan informasi berkaitan dengan anggaran dan kontrak kepegawaian," kata Griffiths.
Griffiths menambahkan, sejumlah kelompok bantuan menghadapi kesulitan terus-menerus ketika mencoba mempekerjakan wanita Afghanistan dalam fungsi-fungsi tertentu. Griffiths mengatakan, PBB hanya menerima sepertiga dari total kebutuhan dana sebesar 4,4 miliar dolar AS untuk bantuan kemanusiaan di Afghanistan pada 2022. Hingga berita ini diturunkan, Taliban belum memberikan komentar terkait dana bantuan kemanusiaan tersebut.
"Kami tidak memiliki cukup dana," kata Griffiths.
Ikuti Whatsapp Channel Republika