Pada Ahad pagi, tiga anggota Liga Sosial Demokrat yang merupakan sebuah kelompok aktivis lokal, menggelar aksi dengan berbaris menuju tempat pemilihan sambil menampilkan spanduk menuntut hak pilih universal yang akan memungkinkan warga Hong Kong untuk memilih legislatif dan eksekutif.
“Hak asasi manusia atas kekuasaan, rakyat lebih besar dari negara. “Satu orang, satu suara untuk kepala eksekutif. Segera terapkan hak pilih universal ganda," ujar tulisan yang ada di spanduk.
Kubu pro-demokrasi Hong Kong telah lama menuntut hak pilih universal. Hal ini merupakan tuntutan utama dalam protes Revolusi Payung 2014 dan demonstrasi anti-pemerintah 2019.
Lee yang akan menjadi pemimpin masa depan Hong Kong dapat memicu kekhawatiran. Karena Beijing dapat semakin mempererat cengkeramannya di kota tersebut.
Lee menghabiskan sebagian besar karirnya sebagai pegawai negeri di kepolisian dan biro keamanan. Dia merupakan pendukung undang-undang keamanan nasional. Undang-undang ini bertujuan untuk membasmi perbedaan pendapat. Sebagai sekretaris keamanan, Lee mengawasi polisi yang menghadapi pengunjuk rasa dengan gas air mata dan peluru karet.
Dalam kampanye pemilihannya, Lee berjanji untuk memberlakukan undang-undang lokal untuk melindungi dari ancaman keamanan. Lee mengatakan, dia akan meningkatkan daya saing dan menetapkan dasar yang kuat untuk pembangunan Hong Kong.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
