REPUBLIKA.CO.ID, MUMBAI -- Polisi di negara bagian Rajasthan, India, melarang pertemuan publik dan menangguhkan layanan internet sehari. Tindakan ini diambil karena khawatir pecahnya kekerasan agama setelah dua Muslim memposting video yang mengaku bertanggung jawab atas pembunuhan seorang penjahit Hindu di kota Udaipur.
"Kami berada di bawah perintah ketat untuk mencegah segala bentuk protes atau demonstrasi yang dijadwalkan untuk mengutuk pembunuhan itu," ujar perwira polisi senior di Rajasthan Hawa Singh Ghumaria.
Ghumaria mengatakan, kejahatan itu telah mengirimkan gelombang kejutan ke seluruh negeri. Kedua tersangka sedang diinterogasi oleh penyelidik federal pada Rabu (29/6/2022). Sementara polisi negara bagian berjaga-jaga terhadap kerusuhan di negara bagian barat laut itu.
Menteri Dalam Negeri India Amit Shah mengatakan dalam sebuah tweet, polisi federal telah mengambil alih penyelidikan atas pembunuhan brutal Kanhaiya Lal Teli. "Keterlibatan organisasi dan hubungan internasional mana pun akan diselidiki secara menyeluruh," katanya.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Pakistan pada Rabu malam, menolak laporan di beberapa media India yang mengaitkan para tersangka dengan organisasi yang berbasis di Pakistan. Sambil mengacungkan pisau daging, dua pria berjanggut mengatakan dalam video bahwa mereka membalas penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW yang dilakukan oleh korban. Mereka juga menyinggung mantan juru bicara Partai nasionalis Hindu Bharatiya Janata Party (BJP) Nupur Sharma yang pernyataannya tentang awal bulan ini memicu kemarahan domestik dan internasional.
Menurut administrator kota di Udaipur Bhawarlal Thoda, penjahit itu ditahan atas unggahan media sosial untuk mendukung juru bicara BJP yang dilacak ke telepon selulernya. Namun, setelah dibebaskan Teli telah memberi tahu polisi pada 15 Juni bahwa dia diancam oleh beberapa kelompok.
Pihak berwenang mengatakan mereka telah menangguhkan layanan internet di beberapa bagian Rajasthan untuk mencegah peredaran video tersebut. "Suasananya tegang dan hampir semua toko tutup hari ini," kata Thoda.
Pemerintah federal pada Rabu malam, meminta platform media sosial untuk segera menghapus konten yang mendorong, mengagungkan, atau membenarkan pembunuhan itu. Kementerian Elektronika dan Teknologi Informasi mengatakan, penghapusan itu diperlukan untuk mencegah hasutan dan gangguan ketertiban umum dan untuk memulihkan perdamaian dan harmoni publik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika