REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL— Menteri Kebudayaan Korea Selatan (Korsel) yang baru mengatakan syarat agar para personel BTS bebas wajib militer. Pada Senin (4/7/2022) ia mengatakan opini publik merupakan faktor terpenting dalam menentukan apakah akan memberikan pengecualian kepada superstar K-pop BTS dari dinas militer aktif.
“Layanan militer adalah tugas suci,” kata Menteri Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata Park Bo-gyoon dalam pertemuan pertamanya dengan wartawan sejak ia menjabat pada Mei.
Kedua, BTS telah meningkatkan kesadaran dunia akan budaya Korea dan sangat meningkatkan citra merek Korea, dan ketiga, kita harus menyeimbangkan bidang seni murni dan budaya pop. Demikian kata Park saat pertemuan di kompleks pemerintah di pusat kota, Sejong.
“Saya pikir opini publik penting, di atas segalanya, meskipun kita harus mencerminkan tiga faktor ini,” katanya. Park menuturkan dia telah menyampaikan opini publik tentang masalah ini kepada Administrasi Tenaga Kerja Militer dan Majelis Nasional.
Pada Mei, pendahulunya Hwang Hee menyerukan agar parlemen segera mengesahkan RUU pengecualian terhadap seniman dengan prestasi tingkat dunia. RUU tersebut akan memasukkan artis budaya pop pria yang diakui secara global seperti BTS dalam sebuah program yang akan memungkinkan atlet pemenang penghargaan global dan musisi klasik untuk melakukan layanan alternatif di bidang masing-masing alih-alih melayani dalam tugas militer aktif.
“Sistem ini dijalankan dengan penuh arti untuk memberi mereka yang telah meningkatkan status nasional berdasarkan keterampilan luar biasa mereka lebih banyak kesempatan untuk berkontribusi pada negara, dan tidak ada alasan bidang seni-budaya populer harus dikecualikan dari ini,” kata Hwang.
Di Korea Selatan, semua pria berbadan sehat diwajibkan untuk bertugas di militer selama sekitar dua tahun. Jin, anggota tertua BTS, akan menjalani wajib militer pada Desember. Karena negara masih terbagi atas masalah ini, BTS baru-baru ini mengumumkan jeda dalam kegiatan grup besar untuk fokus pada proyek solo.
Ikuti Whatsapp Channel Republika