REPUBLIKA.CO.ID., ISTANBUL -- Swedia dan Finlandia harus mematuhi perjanjian baru yang ditandatangani dengan Turki untuk bergabung dalam NATO, kata Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu pada Senin (5/7/2022).

“Jika mereka tidak mematuhi, kami tidak akan menerima mereka ke dalam NATO,” kata Cavusoglu saat wawancara langsung dengan penyiar Turki NTV.

Dia menekankan pentingnya kesepakatan itu, dengan mengatakan, “Untuk pertama kalinya, YPG/PYD dicantumkan [sebagai kelompok teror] ke dalam dokumen NATO.”

Ketika ditanya tentang seberapa mengikat memorandum itu, Cavusoglu mengatakan, “Pertama-tama, mereka berkomitmen untuk bekerja sama penuh dengan Turki dalam perang melawan PKK dan perpanjangannya.”

“Ada juga komitmen untuk mencabut embargo dan pembatasan industri pertahanan, serta meningkatkan kerja sama.”

Dia juga mengungkapkan komitmen kedua negara Nordik untuk memerangi terorisme dan memperbarui undang-undang industri pertahanan mereka.

"Jika negara-negara ini tidak menepati janjinya, kami akan mengambil langkah yang sesuai," tekan dia.

Swedia dan Finlandia mendaftarkan diri untuk bergabung dengan NATO pada Mei, sebuah keputusan yang didorong oleh perang Rusia terhadap Ukraina. Tetapi Turki, anggota lama aliansi, menyuarakan keberatan atas tawaran keanggotaan mereka, mengkritik negara-negara tersebut karena menoleransi dan bahkan mendukung kelompok teroris.

Menjelang KTT NATO pekan lalu, Turki, Swedia dan Finlandia menandatangani nota setelah pembicaraan empat arah bersama kepala NATO di Madrid. Perjanjian tersebut memungkinkan kedua negara Nordik untuk menjadi anggota NATO tetapi kondisi mereka untuk mengambil langkah-langkah atas keprihatinan terorisme Turki dan mencabut embargo senjata pada Ankara.

Setelah kesepakatan trilateral, NATO secara resmi mengundang Swedia dan Finlandia untuk bergabung dengan aliansi militer beranggotakan 30 orang.

Hubungan Turki-AS

Mengenai hubungan Ankara-Washington, Cavusoglu mengatakan hubungan itu “relatif positif” dan negosiasi pembelian F-16 baru telah berhasil.

Pemerintah Turki meminta F-16 dan kit modernisasi pada Oktober 2021. Kesepakatan senilai USD6 miliar itu akan mencakup penjualan 40 jet tempur F-16V yang baru dibangun dan kit modernisasi untuk 80 model F-16 C/D yang dimiliki Angkatan Udara Turki dalam inventarisnya.

“Negosiasi antara tentara (Turki dan AS) soal pembelian F-16 baru dan modernisasi yang pesawat sudah ada sangat berhasil,” tutur dia.

Cavusoglu menyebut pernyataan Presiden AS Joe Biden di KTT NATO bahwa penjualan F-16 ke Turki harus disetujui oleh Kongres AS. Dia juga mencatat ada kondisi yang relatif positif dalam pertemuan Turki dengan anggota Kongres.

"Kami tidak melihat gambaran negatif saat ini," urai dia.

Mengenai mekanisme strategis AS-Turki, Cavusoglu mengatakan bahwa itu sedang “direalisasikan dan berhasil.”

Mei lalu, AS dan Turki mengatakan bahwa mereka “berkomitmen untuk bekerja sama secara erat untuk menghadapi tantangan geopolitik saat ini.”

Sebuah pernyataan bersama yang dikeluarkan setelah pertemuan antara Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dan Cavusoglu mengatakan para menlu “berniat untuk memperdalam kerja sama bilateral melalui dialog konstruktif dan terbuka” yang dibayangkan oleh mekanisme strategis.

Ikuti Whatsapp Channel Republika