Mengacu pada komitmen mengenai kerja sama penuh dengan Turki dalam memerangi terorisme, mencabut embargo dan pembatasan industri pertahanan, dan memperluas kerja sama, Altun mengatakan kepada harian Finlandia Helsingin Sanomat, "Sekarang, tanggung jawab kedua negara ini adalah untuk menepati janji mereka."

Turki telah berbagi informasi yang diperlukan dengan pihak berwenang di Swedia dan Finlandia tentang ekstradisi teroris, kata dia, mencatat bahwa ini juga untuk keamanan mereka.

Turki mendukung kebijakan perluasan NATO, lanjut Altun, menambahkan bahwa negara-negara yang ingin menjadi anggota NATO harus dengan jelas menyatakan bahwa mereka berbagi nilai-nilai aliansi.

"Tentu saja, harapan kami yang paling penting (dari kedua negara Nordik) adalah untuk mencegah propaganda, perekrutan, dan kegiatan pendanaan PKK, YPG perpanjangan Suriah, dan FETO, yang mencoba kudeta di Turki dan membunuh 251 orang yang tidak bersalah," tegas dia.

Dalam lebih dari 35 tahun kampanye teror melawan Turki, PKK – yang terdaftar sebagai organisasi teroris oleh Turki, AS, Inggris, dan UE – telah bertanggung jawab atas kematian lebih dari 40.000 orang, termasuk wanita, anak-anak, dan bayi.

'Tidak ada konsesi dari tuntutan'

Ankara juga dengan jelas mengatakan kedua negara tidak dapat memberlakukan embargo senjata pada Turki, negara terbesar kedua NATO, sebut dia.

Selama lebih dari 70 tahun sebagai sekutu utama NATO, Turki berpartisipasi dalam misi aliansi di seluruh dunia sambil melindungi sayap selatannya.

"Akibatnya, kami berpikir bahwa Finlandia dan Swedia sepenuhnya memahami betapa serius dan tekad kami dalam memerangi terorisme, karena sebuah memorandum telah ditandatangani," kata Altun.

Menanggapi pertanyaan apakah Turki menarik salah satu tuntutannya dari Swedia dan Finlandia selama pembicaraan di Madrid, dia menjawab "tidak", sambil menekankan bahwa negara tersebut telah membuat tuntutan yang sepenuhnya sah.

“Jika tuntutan ini tidak dipenuhi, kemajuan apa pun dalam permintaan keanggotaan Finlandia dan Swedia dapat secara langsung membahayakan NATO. Jadi, tidak mungkin bagi kami untuk membuat konsesi apa pun,” kata Altun.