REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Empat kandidat bergabung dalam perlombaan menjadi pengganti Boris Johnson sebagai Perdana Menteri Inggris. Komite yang mengawasi kompetisi itu mempercepat proses memangkas jumlah kandidat.
Komite 1922 dari Partai Konservatif merupakan kelompok legislator yang menetapkan peraturan dan jadwal kompetesi pekan depan setelah Johnson dipaksa mundur oleh partainya sendiri. Banyak anggota parlemen yang mendorong prosesnya dipercepat.
Menteri Transportasi Grant Shapps, Menteri Keuangan Nadhim Zahawi dan mantan menteri Jeremy Hunt dan Sajid Javid pada Sabtu (9/7/2022) kemarin menyatakan maju untuk menjadi perdana menteri dari Partai Konservatif. Saat ini sudah delapan kandidat yang menyatakan maju. Diperkirakan masih dua kandidat lagi yang akan mendeklarasikan diri.
Pada Ahad (10/7) surat kabar Inggris the Mail melaporkan Menteri Luar Negeri Liz Truss akan menggelar kampanyenya pada Senin (11/7). Ia berjanji memotong pajak dan mengatasi krisis lonjakan biaya hidup. Sementara saingan terberatnya Menteri Luar Negeri Ben Wallace mundur.
Beberapa kandidat yang lain juga berjanji memotong pajak, membawa diri mereka berseberangan dengan salah satu kandidat favorit mantan Mantan Menteri Keuangan Rishi Sunak. Anggarannya yang ia susun tahun lalu membawa Inggris mengalami beban pajak tertinggi sejak 1950-an.
"Tujuan saya hanya satu: memberikan kesempatan yang terjangkau pada generasi saya, pada semua rakyat Britania, siapa pun anda dan dari mana pun anda berasal. Untuk menyiapkan kapal dan menstabilkan ekonomi," kata Zahawi seperti dikutip Sky News.
Johnson menunjuk Zahawi sebagai menteri keuangan setelah Sunak mengundurkan diri pada Kamis (7/7) lalu. Sementara itu di surat kabar Sunday Times, Shapps mengatakan ia mengesampingkan pemilihan umum bila berhasil terpilih sebagai perdana menteri. Tapi, ia akan mengeluarkan anggaran darurat pada 100 hari pertamanya yang akan memotong pajak bagi masyarakat yang paling rentan, serta memberikan bantuan pemerintah pada energi.
Hunt yang merupakan mantan menteri luar negeri dan kesehatan kalah dari Johnson pada tahun 2019 lalu dan Javid merupakan mantan menteri keuangan berjanji memotong pajak perusahaan hingga 15 persen. Javid mundur dari jabatannya sebagai menteri kesehatan.
Keputusan tersebut membantu menambah tekanan pada Johnson untuk mundur. Ia juga mengatakan akan mengembalikan kontribusi jaminan sosial yang dicabut bulan April lalu.
"Kami tidak mampu untuk tidak memotong pajak," kata Javid pada surat kabar the Telegraph.
Anggota parlemen dari Partai Konservatif akan menggelar serangkaian pemungutan suara untuk mengurangi jumlah kandidat perdana menteri menjadi dua orang. Kemudian dua orang itu akan menjalani pemilihan yang diikuti anggota Partai Konservatif.
Ikuti Whatsapp Channel Republika