REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Perluasan pembangunan pemukiman bagi pemukim Yahudi menjadi tantangan bagi Amerika Serikat (AS) jelang kedatangan Presiden Joe Biden di Israel. Seorang warga Palestina, Mahmoud Bisharat (40 tahun), tidak memiliki banyak harapan dari kunjungan Biden.
Bisharat mengatakan kepada Reuters, dia berharap pemerintah AS akan mengambil tindakan yang lebih kuat untuk menghentikan pembangunan permukiman Israel dan perampasan tanah milik warga Palestina. “Kami telah berada di tanah ini sebelum tahun 1967, paling tidak yang bisa mereka lakukan adalah melindungi hak kami,” katanya.
Beberapa langkah dari sekelompok tenda dan gubuk Palestina di Lembah Yordan utara di wilayah pendudukan Tepi Barat, tampak lalu lalang truk yang sedang mempersiapkan pembangunan sekolah bagi pemukim Yahudi Israel.
"Pemukiman Mehola mencoba untuk memperluas wilayahnya, karena permintaan menjadi sangat tinggi," ujar seorang penduduk, Zohar Zror (32 tahun) kepada Reuters.
Berkembangnya permukiman Israel di wilayah pendudukan Tepi Barat meningkatkan ketakutan bagi warga Palestina, dan menjadi ujian bagi penentangan AS terhadap perluasan pemukiman Yahudi menjelang kunjungan Biden. Dalam sebuah opini di Washington Post yang diterbitkan pada Sabtu (9/7), Biden mengatakan, Washington telah membangun kembali hubungan dengan Palestina.
Washington juga bekerja dengan Kongres untuk memulihkan dana bantuan Palestina sekitar 500 juta dolar AS. Pemerintahan Biden telah berjanji untuk membuka kembali konsulat di Yerusalem, yang ditutup oleh mantan Presiden AS Donald Trump.
Tapi langkah AS tersebut tidak banyak membantu memenuhi tuntutan Palestina untuk mengakhiri pendudukan Israel yang telah berlangsung selama beberapa dekade. Washington menentang perluasan pemukiman Yahudi Israel, karena dapat merusak prospek solusi dua negara. Sementara negosiasi perdamaian antara Israel dan Palestina telah terhenti.
"Mereka tidak ingin warga Palestina tinggal di sini. Mereka ingin mengambil tanah itu," kata seorang petani Palestina di Lembah Yordan, Salah Jameel (53 tahun).
Sebagian besar negara menganggap permukiman yang dibangun Israel di wilayah yang direbutnya dalam perang Timur Tengah 1967 adalah ilegal. Israel membantah hal tersebut. Menurut Israel, pembangunan permukiman itu sesuai dengan sejarah yang tertuang dalam alkitabah dan persoalan politik. Sejauh ini, Israel telah menempatkan sekitar 440.000 warganya di wilayah pendudukan Tepi Barat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika