REPUBLIKA.CO.ID, RIYADH -- Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengangkat kasus pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi dalam pertemuan dengan pejabat senior Saudi, termasuk Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MBS) di Kota Jeddah. Berbicara kepada wartawan pada Jumat (15/7/2022) sore, Biden mengatakan, dia juga membahas hak asasi manusia dan perlunya reformasi politik selama pembicaraan dengan pemerintah Saudi
“Seperti yang selalu saya lakukan, saya menjelaskan bahwa topik (hak asasi manusia) sangat penting bagi saya dan Amerika Serikat. Sehubungan dengan pembunuhan Khashoggi, saya membicarakannya di puncak pertemuan, memperjelas apa yang saya pikirkan saat itu, dan ketika saya memikirkannya sekarang," ujar Biden, dilansir Aljazirah, Sabtu (16/7/2022).
Biden menambahkan, seorang presiden AS tidak bisa diam dalam masalah hak asasi manusia. Badan intelijen AS mengungkap bahwa putra mahkota Saudi bertanggung jawab atas pembunuhan Khashoggi. Jurnalis Washington Post itu dibunuh di Konsulat Saudi di Istanbul pada Oktober 2018.
“Ini memproyeksikan tingkat keintiman dan kenyamanan yang memberikan penebusan tidak beralasan kepada MBS yang telah dia cari mati-matian,” kata CEO Washington Post, Fred Ryan.
The Committee to Project Journalists terkejut dengan kegagalan Biden untuk meminta pertanggungjawaban putra mahkota atas kematian Khashoggi. Sebagai kandidat presiden pada 2019, Biden berjanji untuk memperlakukan Kerajaan Saudi sebagai “paria” atas pembunuhan Khashoggi.
Arab Saudi bersikeras bahwa pembunuhan Khashoggi adalah operasi jahat yang terjadi tanpa persetujuan atau sepengetahuan pejabat tinggi, termasuk MBS. Mereka telah menolak temuan badan intelijen AS. Saudi mengatakan, mereka telah mengadili dan menghukum pelaku yang bertanggung jawab atas pembunuhan itu.
Menulis di majalah AS, Politico pada Kamis (14/7/2022), Duta Besar Saudi untuk Washington, Reema binti Bandar Al Saud, mengulangi “kebencian” Kerajaan Saudi atas pembunuhan itu. Dia menggambarkan pembunuhan itu sebagai kekejaman yang mengerikan.
Perjalanan Biden ke Arab Saudi dilakukan di tengah upaya untuk memperbaiki hubungan Washington dengan Riyadh, terutama ketika dunia bergulat dengan melonjaknya biaya energi terkait dengan perang Rusia-Ukraina. Arab Saudi adalah salah satu produsen minyak terbesar di dunia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika