REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Utusan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Suriah Geir Pedersen menyatakan penyesalannya bahwa pembicaraan antara pemerintah dan oposisi yang dijadwalkan dimulai pada 25 Juli di Jenewa tidak bisa dilakukan. Pembatalan ini karena pemerintah Presiden Bashir Assad berpendapat bahwa Swiss tidak netral karena dukungannya terhadap sanksi Uni Eropa (UE) terhadap Rusia.
Pedersen mengatakan, putaran kesembilan pembicaraan revisi konstitusi negara yang dilanda konflik tidak dapat diadakan. Dia menyinggung masalah netralitas.
Wakil juru bicara PBB Farhan Haq tidak secara langsung mengkonfirmasi alasannya. "Kami menegaskan kembali netralitas Swiss sebagai tempat untuk sebagian besar pekerjaan yang dilakukan PBB," ujarnya pada Senin merujuk pada Jenewa yang menjadi markas besar Eropa untuk 193 anggota PBB.
"Diskusi tentang Suriah perlu dijaga sejauh mungkin terpisah dan dijauhkan dari diskusi tentang topik lain," katanya.
Haq menyatakan, Pedersen akan terus bekerja untuk melihat hasil substantif aktual yang bisa dibuat untuk rakyat Suriah yang telah menunggu terlalu lama untuk kemajuan dalam pembicaraan. "Pada tahap ini, saya tidak memiliki tempat lain … dan kita akan melihat apa yang terjadi selanjutnya," katanya.
Utusan khusus PBB itu sebelumnya menekankan pentingnya semua pemain dalam konflik 11 tahun ini melindungi dan menjaga proses politik Suriah dari perbedaan di tempat lain. Sebuah rancangan PBB 2012 menuju perdamaian di Suriah yang disetujui oleh perwakilan PBB, Liga Arab, UE, Turki dan kelima anggota tetap Dewan Keamanan (DK) PBB termasuk Rusia menyerukan penyusunan konstitusi baru.
Rancangan ini berakhir dengan pemilihan yang diawasi PBB dengan semua warga Suriah, termasuk anggota diaspora, yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Sebuah resolusi DK PBB yang diadopsi pada Desember 2015 dengan suara bulat mendukung rancangan itu.
Pada konferensi perdamaian Suriah yang diselenggarakan Rusia pada Januari 2018, sebuah kesepakatan dicapai untuk membentuk komite beranggotakan 150 orang untuk merancang konstitusi baru. Sebuah badan yang lebih kecil berjumlah 45 anggota akan melakukan penyusunan yang sebenarnya, termasuk masing-masing 15 anggota dari pemerintah, oposisi, dan masyarakat sipil. Butuh waktu hingga September 2019 untuk pembentukan komite, setelah delapan putaran pembicaraan sedikit kemajuan yang dicapai sejauh ini.
Dukungan militer Rusia untuk Suriah mengubah lintasan konflik Suriah. UE memberlakukan sanksi terhadap Rusia setelah mencaplok Krimea dari Ukraina pada 2014 dan meningkatkan sanksi setelah invasi 24 Februari oleh Presiden Rusia Vladimir Putin ke Ukraina.
Pedersen mendorong pihak-pihak Suriah untuk terlibat dalam diplomasi konstruktif. Dia mengatakan akan terus terlibat dan memberikan lebih banyak informasi pada waktunya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika