REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Duta Besar Palestina untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Riyad Mansour, mengatakan, rakyat Palestina menghadapi ketakutan, pelecehan, intimidasi, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, serta cedera dan kematian. Menurutnya, rakyat Palestina akan terus menderita jika status quo dipertahankan dan prospek solusi dua negara tidak dihidupkan kembali.
Mansour mengatakan, pembicaraan damai yang bertujuan untuk menengahi penyelesaian konflik Israel-Palestina telah terhenti selama bertahun-tahun. Sementara, tidak ada pertanggungjawaban atas tindakan Israel, dan Dewan Keamanan PBB telah gagal untuk mengatasinya. Mansour merujuk pada perang Israel di Jalur Gaza tahun 2021, pembunuhan jurnalis Palestina-Amerika, Shireen Abu Akleh, dan pemindahan paksa warga Palestina di wilayah pendudukan Tepi Barat dan Yerusalem Timur.
"Kami memiliki hak untuk menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa ini. Tidak ada yang membenarkan penundaan prospek ini. Kami memiliki setiap hak untuk kebebasan dan kemerdekaan. Hak kami untuk menentukan nasib sendiri, kedaulatan, dan integritas teritorial diabadikan dalam Piagam PBB," kata Mansour, dilansir Middle East Monitor, Rabu (27/7/2022).
Mansour menambahkan, Dewan Keamanan PBB bertanggung jawab untuk memastikan Palestina meraih kemerdekaan dan kebebasan. "Nasib seluruh bangsa tidak dapat disandera oleh politik Israel atau agenda pemukim. Taruhannya terlalu tinggi. Masalah ini terlalu serius, implikasinya terlalu suram," ujarnya.
Wakil Koordinator PBB untuk proses perdamaian Timur Tengah, Lynn Hastings, sebelumnya mengatakan kepada Dewan Keamanan, ada rasa putus asa yang tumbuh di antara sebagian besar warga Palestina terkait prospek mereka untuk kenegaraan, kedaulatan, dan masa depan. Menurut Hastings, harapan mereka untuk mencapai kebebasan mulai memudar.
“Secara internal, mereka juga melihat ekonomi Palestina yang runtuh dan terkekang, kurangnya kemajuan dalam memajukan persatuan dan reformasi pemerintahan intra-Palestina, dan kebutuhan mendesak untuk legitimasi baru bagi lembaga-lembaga nasional, termasuk melalui parlemen dan pemerintah yang dipilih secara demokratis di Palestina,” kata Hastings.
Menurut data PBB, sejak 27 Juni hingga 21 Juli, terdapat total 399 pembongkaran dan penyitaan properti Palestina. Hal ini membuat 400 warga Palestina mengungsi. Selain itu, ada 27 serangan yang dilakukan oleh pemukim Israel dan warga sipil. Serangan-serangan itu melukai 12 orang dan merusak properti Palestina, termasuk 1.000 pohon zaitun.
Hastings mengatakan, pasukan keamanan Israel membunuh tiga warga Palestina dan melukai 287 lainnya, termasuk 28 anak-anak. Di sisi lain, secara keseluruhan 18 warga sipil Israel, termasuk dua wanita, dan tujuh anggota pasukan keamanan Israel terluka dalam penembakan dan serangan penikaman Palestina dan bentrokan lainnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika