Jumat 29 Jul 2022 19:35 WIB

Rusia Tegaskan Dukungan pada Kebijakan 'Satu China'

Moskow mendukung kerangka kebijakan Satu China dalam isu Taiwan

Rep: Lintar Satria/ Red: Esthi Maharani
Dalam foto yang dirilis oleh Kantor Kepresidenan Taiwan ini, Presiden Taiwan Tsai Ing-wen, tengah, berfoto bersama personel angkatan laut Taiwan selama inspeksi latihan tahunan Han Kuang Taiwan di Taiwan pada Selasa, 26 Juli 2022. Ibu kota Taiwan, Taipei, menggelar latihan pertahanan sipil pada hari Senin dan Tsai pada hari Selasa menghadiri latihan militer tahunan Han Kuang, meskipun tidak ada hubungan langsung dengan ketegangan atas kemungkinan kunjungan Pelosi.
Foto: AP/Shioro Lee/Taiwan Presidential Office
Dalam foto yang dirilis oleh Kantor Kepresidenan Taiwan ini, Presiden Taiwan Tsai Ing-wen, tengah, berfoto bersama personel angkatan laut Taiwan selama inspeksi latihan tahunan Han Kuang Taiwan di Taiwan pada Selasa, 26 Juli 2022. Ibu kota Taiwan, Taipei, menggelar latihan pertahanan sipil pada hari Senin dan Tsai pada hari Selasa menghadiri latihan militer tahunan Han Kuang, meskipun tidak ada hubungan langsung dengan ketegangan atas kemungkinan kunjungan Pelosi.

REPUBLIKA.CO.ID, TASHKENT -- Menteri Luar Negeri Rusia Sergi Lavrov mengatakan Moskow mendukung kerangka kebijakan "Satu China" dalam isu Taiwan. Hal ini disampaikan usai Presiden China Xi Jinping memperingatkan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden tidak bermain api dalam isu pulau itu.

"Posisi kami pada eksistensi hanya ada satu China tidak berubah, kami tidak memiliki masalah dengan menegakan prinsip-prinsip kedaulatan China," kata Lavrov di Tashkent, Jumat (29/7/2022).

Beijing meningkatkan peringatannya tentang adanya balasan bila Ketua House of Representative AS Nancy Pelosi berkunjung ke Taiwan. China meningkatkan tekanan militer dan ekonominya ke pulau yang dikelola dengan demokratis itu.

Pada akhir pekan lalu China mengirimkan peringatan tertutup ke pemerintah Presiden Joe Biden tentang kemungkinan kunjungan Pelosi ke Taiwan bulan Agustus mendatang. Kabar ini pertama kali diberitakan the Financial Times, Sabtu (23/7/2022).

Laporan tersebut mengutip enam orang yang mengetahui peringatan China. Surat kabar itu melaporkan peringatan terbaru lebih keras dibandingkan peringatan-peringatan China sebelumnya mengenai tindakan atau kebijakan Amerika Serikat (AS) pada Taiwan.

The Financial Times mengutip beberapa sumber mengatakan peringatan tertutup ini menunjukkan kemungkinan respon militer. Beberapa tahun terakhir China meningkatkan aktivitas militernya di sekitar pulau Taiwan yang mereka klaim bagian dari wilayahnya.

Pemerintah Taiwan mengatakan hanya 23 juta penduduk Taiwan yang dapat memutuskan masa depan mereka. Sementara mengharapkan perdamaian pemerintah pulau yang dikelola demokratis itu tegas mengatakan siap membela diri.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement