REPUBLIKA.CO.ID., BELGRADE -- Perdana Menteri Kosovo pada Ahad (31/7/2022) menyalahkan Presiden Serbia Aleksandar Vucic atas meningkatnya ketegangan dan potensi konflik perbatasan antara Angkatan Darat Serbia dan polisi Kosovo.
"Pembebasan dokumen masuk dan keluar kami di penyeberangan perbatasan Serbia (di bawah undang-undang baru) belum dimulai, (tetapi) struktur ilegal Serbia di utara dimulai dengan memblok jalan dan melakukan tembakan," kata Albin Kurti di media sosial.
Dia menambahkan: "Tindakan agresif yang terjadi hari ini sudah direncanakan.”
Kurti juga menyebut Petar Petkovic, kepala Kantor Serbia untuk Kosovo ikut serta bertanggung jawab dalam kejadian ini. Kurti mengatakan bahwa situasi yang menantang mungkin akan terjadi dalam beberapa hari kedepan.
"Jam-jam dalam beberapa hari dan pekan mendatang mungkin menantang dan bermasalah. Kami menghadapi chauvinisme nasional Serbia," kata Kurti.
Ketegangan antara Serbia dan Kosovo meningkat pada Ahad (31/7/2022) menjelang undang-undang baru Kosovo yang mulai berlaku Senin (1/8/2022) yang mewajibkan semua orang, termasuk warga Serbia yang tinggal di Kosovo, untuk memiliki kartu identitas dan plat Kosovo.
Menurut media lokal, sirene serangan udara terdengar di dekat perbatasan Kosovo-Serbia saat Kosovo akan membatasi penyeberangan perbatasan. Tidak ada informasi resmi bahwa ada korban terluka, kata polisi Kosovar dalam sebuah pernyataan.
“Kami menghimbau kepada seluruh warga dan media agar tidak terjerumus pada berita bohong yang cenderung mengacaukan situasi dan menimbulkan kepanikan,” tambahnya.
Kementerian Pertahanan Serbia mengeluarkan pernyataan yang menuduh bahwa pemerintah Kosovar menyebarkan sejumlah besar disinformasi, termasuk melalui akun palsu di media sosial. Mereka menambahkan bahwa Tentara Serbia tidak “memasuki wilayah Kosovo dengan cara apa pun.” Vucic diperkirakan akan berpidato di depan publik Serbia pada Ahad malam.
Kosovo, yang sebagian besar dihuni oleh warga Albania, memisahkan diri dari Serbia pada tahun 1999 dan mendeklarasikan kemerdekaan pada 2008. Kosovo diakui oleh lebih dari 100 negara, termasuk AS, Inggris, Prancis, Jerman, dan Turki. Namun, Serbia tidak mengakui hal ini dan terus mengklaim wilayah tersebut.