REPUBLIKA.CO.ID., WASHINGTON -- China sedang bersiap untuk mengambil tindakan lebih lanjut, termasuk kemungkinan "provokasi militer," di tengah meningkatnya ketegangan atas kemungkinan kunjungan seorang anggota parlemen senior Amerika Serikat (AS) ke Taiwan, kata Gedung Putih pada Senin (1/8/2022).
Peringatan itu muncul setelah Beijing melakukan latihan militer di Selat Taiwan pada Sabtu di tengah meningkatnya ketegangan atas kunjungan calon Ketua DPR AS Nancy Pelosi ke pulau itu, yang telah mempertahankan kemerdekaannya selama beberapa dekade, tetapi yang dipandang China sebagai "sebuah provinsi yang memisahkan diri".
"China tampaknya memposisikan dirinya untuk mengambil langkah lebih lanjut dalam beberapa hari mendatang dan mungkin dalam jangka waktu yang lebih lama," kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional John Kirby kepada wartawan.
“Langkah-langkah potensial dari China ini dapat mencakup provokasi militer, seperti menembakkan rudal di Selat Taiwan atau di sekitar Taiwan, operasi yang melanggar norma sejarah, seperti aksi udara skala besar ke zona identifikasi pertahanan udara Taiwan, aktivitas udara atau angkatan laut yang melintasi perbatasan garis tengah, dan latihan militer yang dapat dipublikasikan secara luas," ujar Kirby.
Pelosi tidak mengacungkan tangannya, tetapi jika dia melanjutkan kunjungan itu, dia akan menjadi ketua DPR AS pertama yang mengunjungi Taiwan dalam 25 tahun, setelah kunjungan perwakilan Partai Republik Newt Gingrich tahun 1997 untuk bertemu dengan Presiden Taiwan Lee Teng-hui saat itu.
Dalam briefing pada Kamis, Wu Qian, juru bicara Kementerian Pertahanan China, mengatakan Tentara Pembebasan Rakyat (China) "tidak akan pernah menoleransi tindakan separatis kemerdekaan Taiwan dan campur tangan eksternal."
Zhao Lijian, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, juga mengulangi "sikap oposisi tegas" Beijing terhadap potensi kunjungan tersebut.
Interaksi antara Washington dan Taipei telah berkembang secara signifikan, di mana mantan anggota parlemen dan pejabat melakukan perjalanan ke pulau itu, yang merupakan rumah bagi lebih dari 25 juta orang.
AS secara resmi mengakui China pada 1979 dan mengalihkan hubungan diplomatik dari Taipei ke Beijing, termasuk Taiwan sebagai bagian dari China daratan di bawah kebijakan Satu China.