REPUBLIKA.CO.ID, NEW DELHI -- Pemerintah India mengatakan pengungsi Rohingya dari Myanmar yang berada di New Delhi akan mendapatkan apartemen dan perlindungan polisi. Hal ini menjadi sinyal perubahan sikap India pada minoritas Muslim.
"India selalu menyambut baik mereka yang mencari tempat pengungsian," kata Menteri Perumahan dan Perkotaan India Hardeep Singh Puri di Twitter, Rabu (17/8/2022).
Ia menjelaskan ketentuan baru bagi masyarakat Muslim Rohingya di New Delhi. "India menghormati dan mematuhi Konvensi Pengungsi PBB 1951 dan menyediakan pengungsian apa pun ras, agama atau keyakinan mereka," kata Puri.
India bukan penandatangan konvensi yang menjabarkan hak-hak pengungsi dan kewajiban negara untuk melindungi mereka. Puri tidak menjelaskan lebih lanjut tentang apa yang ia sebut perlindungan polisi "sepanjang waktu" tapi terdapat insiden kekerasan terhadap Rohingya di India.
Sebelumnya pemerintah Perdana Menteri Narendra Modi mencoba mengirimkan pulang Rohingya ke Myanmar yang mengungsi dari negara mayoritas Buddha tersebut untuk menghindari persekusi dan gelombang kekerasan selama bertahun-tahun. Bangladesh menampung hampir satu juta warga Rohingya.
Pada awal tahun ini sekitar 1.100 Rohingya tinggal di Delhi dan 17 ribu lainnya di daerah lain di India. Aktivis hak asasi manusia Rohingya Ali Johar mengatakan sebagian besar dari mereka bekerja sebagai buruh kasar, penarik becak dan pedagang asongan.
Ia mengatakan pada tahun ini sekitar 2.000 orang kembali ke Bangladesh. Karena takut dideportasi.
"Kami menyambut baik pernyataan menghormati konvensi pengungsi PBB dan rencana menempatkan warga Rohingya ke perumahan dan fasilitas yang lebih baik," kata Johar.
Ia datang ke India satu dekade yang lalu dan tinggal di rumah kontrakan di Delhi bersama keluarganya. Tapi Johar menekankan ketakutan masyarakat Rohingnya menghadapi kelompok garis keras Hindu. Fasilitas baru dapat menjadi kurungan bagi masyarakat minoritas.
"Bila berubah menjadi tempat penahanan, maka akan menjadi mimpi buruk bagi kami," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika