REPUBLIKA.CO.ID, NAYPYITAW -- Pemimpin militer Myanmar pada Rabu (17/8/2022) mengecam ASEAN karena mengecualikan para jenderalnya dari pertemuan regional. Pemimpin junta menuding ASEAN menyerah pada "tekanan eksternal".

Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) mengecam junta Myanmar, karena gagal membuat kemajuan nyata dalam rencana perdamaian yang disepakati tahun lalu. Termasuk terlibat dengan oposisi dan penghentian permusuhan. 

Militer Myanmar merebut kekuasaan dari pemerintah sipil terpilih dalam kudeta tahun lalu. Sejak itu, militer menghancurkan perbedaan pendapat dengan kekuatan mematikan. Belum lama ini, junta Myanmar telah dikritik karena mengeksekusi aktivis politik dan memenjarakan pemimpin sipil terpilih, Aung San Suu Kyi.

ASEAN melarang para jenderal Myanmar menghadiri pertemuan regional karena mereka tidak memenuhi konsensus yang telah disepakati dengan negara anggota ASEAN lainnya. Sementara junta Myanmar menolak tawaran untuk mengirim perwakilan nonpolitik ke pertemuan ASEAN. 

"Jika kursi yang mewakili suatu negara kosong, maka itu tidak boleh dicap sebagai KTT (Konfensi Tingkat Tinggi) ASEAN," kata juru bicara junta Zaw Min Tun sembari menambahkan, Myanmar sedang bekerja untuk mengimplementasikan rencana perdamaian.

"Apa yang mereka inginkan adalah agar kita bertemu dan berbicara dengan teroris," kata Zaw Min Tun merujuk pada gerakan pro-demokrasi yang mengangkat senjata melawan militer.  

Zaw Min Tun mengatakan, ASEAN melanggar kebijakannya sendiri untuk tidak mencampuri urusan kedaulatan suatu negara. Menurutnya, ASEAN  menghadapi "tekanan eksternal". Tetapi dia tidak menjelaskan lebih lanjut.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Kamboja, Chum Sounry, mengatakan, ASEAN berharap situasi di Myanmar segera kondusif. Sehingga Myanmar dapat kembali bergabung dalam konferensi ASEAN. Beberapa negara barat termasuk Amerika Serikat dan Inggris telah menjatuhkan sanksi kepada junta Myanmar atas kudeta tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika