REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Pihak berwenang Amerika Serikat (AS) pada Rabu (17/8/2022) mengatakan, ada lonjakan penyelundupan senjata api ke Haiti dan Karibia dalam beberapa bulan terakhir. Amerika Serikat berjanji untuk meningkatkan upaya dalam memerangi perdagangan yang memicu kekerasan geng di Haiti dan meningkatnya kejahatan di wilayah tersebut.
Pengumuman tersebut menyusul beberapa pecahnya kekerasan geng berdarah di Haiti, yang mencakup pertempuran senjata api di pusat kota Port-au-Prince. Selain itu, Bahama dan Jamaika juga melaporkan meningkatnya insiden pembunuhan terkait senjata api.
"Kami tidak hanya melihat peningkatan yang mencolok dalam jumlah senjata api, tetapi peningkatan serius dalam kaliber dan jenis senjata api yang diperdagangkan secara ilegal. Kami telah meningkatkan upaya untuk membendung aliran senjata api terlarang ke Haiti dan Karibia," kata Agen Khusus yang Bertanggung Jawab atas Investigasi Keamanan Dalam Negeri Miami, Anthony Salisbury.
Pihak berwenang AS menyita sejumlah senjata api yang akan dikirim ke Haiti secara ilegal. Senjata api tersebut terdiri dari senjata tangan dan berbagai senjata semi-otomatis, yang salah satunya diidentifikasi sebagai senapan sniper.
Ekspor senjata legal dari Amerika Serikat biasanya memerlukan lisensi dari otoritas AS. Haiti masih tunduk pada embargo senjata yang diterapkan pada 1990-an. Namun embargo ini mengalami perubahan dengan pengecualian ekspor senjata ke pasukan keamanan Haiti.
Serangkaian skandal perdagangan senjata ilegal belum lama ini terjadi di Haiti. Salah satunya penemuan senjata api di sebuah kontainer pengiriman berlabel sumbangan gereja pada Juli lalu. Penemuan ini memicu kemarahan atas aliran senjata yang terjadi secara berkelanjutan.
Seorang juru bicara polisi mengatakan kepada Reuters, polisi Haiti pada Rabu (17/8/2022) menangkap Frantz Cole, yang merupakan seorang imam dari Gereja Episkopal Haiti. Penangkapan ini sebagai bagian dari penyelidikan penyitaan senjata dalam kontainer pada Juli lalu. Seorang pengacara yang mewakili gereja, Samuel Madistin, menolak berkomentar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika