Kelompok Uyghur Human Rights Project (UHRP) yang berbasis di Washington mendesak Kantor PBB untuk Pencegahan Genosida untuk segera meninjau dan menanggapi perlakuan terhadap masyarakat Uighur di Xinjiang. “Hal itu mengingat laporan pakar PBB yang menyatakan bahwa tindakan pemerintah China mungkin sama dengan perbudakan sebagai kejahatan terhadap kemanuisaan,” katanya.
China telah konsisten membantah laporan yang menyebut ada pelanggaran HAM sistematis di Xinjiang, termasuk penahanan lebih dari satu juta masyarakat Uighur. Namun Beijing tak menampik tentang adanya pusat-pusat pendidikan vokasi di sana.
Beijing mengklaim, pusat itu sengaja didirikan untuk memberi pelatihan keterampilan dan keahlian kepada warga Uighur dan etnis minoritas lainnya. Dengan demikian, mereka dapat bekerja dan angka pengangguran di Xinjiang dapat berkurang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
