Freedom Initiative menggambarkan al-Shehab sebagai anggota minoritas Muslim Syiah Saudi, yang telah lama mengeluhkan diskriminasi sistematis di kerajaan yang diperintah Sunni. “Arab Saudi telah membual kepada dunia bahwa mereka meningkatkan hak-hak perempuan dan menciptakan reformasi hukum, tetapi tidak ada pertanyaan dengan kalimat menjijikkan ini bahwa situasinya semakin buruk,” kata manajer kasus Freedom Initiative Bethany al-Haidari. 

Pengawas hak asasi manusia terkemuka Amnesty International pada Kamis, mengecam pengadilan al-Shehab sebagai sangat tidak adil. Hukuman yang diberikan kepadanya sebagai tindakan kejam dan melanggar hukum.

Leeds University mengkonfirmasi, bahwa al-Shehab berada di tahun terakhir studi doktoralnya di sekolah kedokteran. “Kami sangat prihatin mengetahui perkembangan terakhir dalam kasus Salma dan kami mencari saran tentang apakah ada yang bisa kami lakukan untuk mendukungnya,” kata pihak universitas.

Hukuman Al-Shehab juga menarik perhatian Washington. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS)  mengatakan pada Rabu (17/7/2022), bahwa pihaknya sedang mempelajari kasus ini.

“Melaksanakan kebebasan berekspresi untuk mengadvokasi hak-hak perempuan tidak boleh dikriminalisasi, itu tidak boleh dikriminalisasi,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri Ned Price.

Sejak naik ke tampuk kekuasaan pada 2017, Putra Mahkota Mohammed bin Salman telah mempercepat upaya untuk mendiversifikasi ekonomi kerajaan dari minyak dengan proyek pariwisata besar-besaran. Namun dia juga menghadapi kritik atas penangkapannya terhadap orang-orang yang tidak sejalan, termasuk para pembangkang dan aktivis, tetapi juga para pangeran dan pengusaha. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika