Penutupan enam organisasi masyarakat sipil Palestina tersebut memicu reaksi keras di Eropa dan Amerika Serikat. Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Michelle Bachelet mengecam penutupan tersebut.
"(Ini) serangan terhadap pembela hak asasi manusia, kebebasan berserikat, berpendapat dan berekspresi dan hak partisipasi publik," kata Bachelet.
Bachelet mengatakan, enam organisasi bekerja dalam bidang kemanusiaan dan hak asasi manusia paling terkemuka di wilayah pendudukan Palestin. Organisasi tersebut telah bekerja sama dengan PBB selama beberapa dekade.
Bulan lalu sembilan negara Eropa menyatakan penolakan mereka untuk berhenti bekerja sama dengan LSM Palestina, karena kurangnya bukti atas klaim tersebut. Dalam pernyataan bersama, juru bicara Kementerian Luar Negeri Belgia, Denmark, Prancis, Jerman, Irlandia, Italia, Belanda, Spanyol dan Swedia mengatakan, tuduhan terorisme atau hubungan dengan kelompok teroris harus selalu diperlakukan dengan sangat serius. Oleh karena itu, tuduhan ini perlu dinilai dengan hati-hati dan ekstensif.
"Dengan tidak adanya bukti seperti itu, kami akan melanjutkan kerja sama dan dukungan kuat kami untuk masyarakat sipil," ujar pernyataan bersama itu, dilansir Middle East Monitor.
Israel akan memberikan informasi tambahan kepada Amerika Serikat (AS) terkait penutupan organisasi non-pemerintah Palestina. Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Ned Price, pada Kamis mengungkapkan keprihatinannya atas penutupan organisasi masyarakat sipil tersebut.
Price mengatakan, Washington menghubungi pejabat Israel, termasuk pejabat di tingkat tinggi, untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Sebelumnya pasukan keamanan menggerebek kantor tujuh kelompok organisasi non pemerintah Palestina di wilayah pendudukan Tepi Barat. Israel menuding organisasi itu menyalurkan bantuan kepada kelompok-kelompok militan.
"Kami akan meninjau apa yang diberikan kepada kami dan membuat kesimpulan kami sendiri," kata Price.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
