Jumat 19 Aug 2022 13:48 WIB

PBB Kritik Israel Tutup Tujuh Organisasi HAM Palestina

Badan HAM mendesak Israel membiarkan organisasi itu kembali beroperasi.

Rep: Kamran Dikarma/ Red: Friska Yolandha
Shawan Jabarin, direktur kelompok hak asasi manusia al-Haq, berjalan di kantor organisasi di kota Ramallah, Tepi Barat, 23 Oktober 2021. Israel menggerebek kantor beberapa kelompok advokasi Palestina yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai organisasi teroris, termasuk al-Haq, menyegel pintu masuk dan meninggalkan pemberitahuan yang menyatakan mereka ditutup, kata kelompok itu Kamis, 18 Agustus 2022. Israel telah mengklaim beberapa dari kelompok ini memiliki hubungan dengan Front Populer untuk Pembebasan Palestina, sekuler, kiri- gerakan sayap dengan partai politik serta sayap bersenjata yang telah melakukan serangan mematikan terhadap Israel. Kelompok tersebut menyangkal klaim Israel.
Foto: AP Photo/Majdi Mohammed
Shawan Jabarin, direktur kelompok hak asasi manusia al-Haq, berjalan di kantor organisasi di kota Ramallah, Tepi Barat, 23 Oktober 2021. Israel menggerebek kantor beberapa kelompok advokasi Palestina yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai organisasi teroris, termasuk al-Haq, menyegel pintu masuk dan meninggalkan pemberitahuan yang menyatakan mereka ditutup, kata kelompok itu Kamis, 18 Agustus 2022. Israel telah mengklaim beberapa dari kelompok ini memiliki hubungan dengan Front Populer untuk Pembebasan Palestina, sekuler, kiri- gerakan sayap dengan partai politik serta sayap bersenjata yang telah melakukan serangan mematikan terhadap Israel. Kelompok tersebut menyangkal klaim Israel.

REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH -- PBB mengkritik langkah Israel menutup tujuh lembaga advokasi dan hak asasi manusia (HAM) Palestina. PBB menilai, tindakan tersebut mempengaruhi semua organisasi HAM yang bekerja dan beroperasi di wilayah pendudukan Palestina.

“Upaya penutupan kantor organisasi-organisasi ini merupakan yang terbaru dari serangkaian tindakan oleh Israel yang semakin membatasi kemampuan HAM, pekerjaan kemanusiaan dan pembangunan di wilayah pendudukan Palestina, yang mempengaruhi semua lembaga yang bekerja untuk mempromosikan HAM, pembangunan, dan memberikan bantuan,” kata Badan PBB dan Asosiasi Badan Pembangunan Internasional dalam sebuah pernyataan, dikutip laman UN News, Kamis (18/8/2022).

Baca Juga

Badan PBB dan Asosiasi Pembangunan Internasional mendesak Israel membiarkan organisasi-organisasi HAM Palestina itu kembali beroperasi. “Kami mendesak Pemerintah Israel untuk menahan diri dari tindakan apa pun yang akan mencegah organisasi-organisasi ini melanjutkan pekerjaan kritis HAM, kemanusiaan, dan pembangunan mereka di wilayah pendudukan Palestina,” katanya.

Kantor HAM PBB turut mengkritik langkah Israel menutup tujuh organisasi HAM Palestina. Terlebih, penutupan itu didasarkan pada tudingan bahwa organisasi-organisasi terkait terlibat kegiatan terorisme. “Otoritas Israel belum memberikan bukti yang kredibel kepada PBB untuk membenarkan deklarasi ini. Dengan demikian, penutupan tampak benar-benar sewenang-wenang,” kata Kantor HAM PBB.

Tujuh organisasi HAM Palestina yang menjadi sasaran penggerebekan dan penutupan Israel adalah Addameer Prisoner Support and Human Rights Association, Al Haq, Bisan Center for Research and Development, Defense for Children International-Palestine, Health Work Committees (HWC), Union of Agricultural Work Committees (UAWC), serta the Union of Palestinian Women’s Committees (UPWC). Israel menuding organisasi-organisasi tersebut terafiliasi dengan Front Populer untuk Pembebasan Palestina (PFLP) yang sudah ditetapkan sebagai organisasi teroris.

Pada Rabu (17/8/2022) lalu, Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz telah menuding bahwa lembaga-lembaga advokasi yang menjadi sasaran penggerebekan hanyalah kamuflase. “(Mereka) beroperasi dengan kedok melakukan kegiatan kemanusiaan untuk memajukan tujuan organisasi teroris PFLP, untuk memperkuat organisasi tersebut, dan merekrut operasi,” ucapnya.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement